Kementerian PPPA RI luncurkan program DRPPA di Banyuwangi

Banyuwangi (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) RI bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) sebagai prosperity platform yang berfokus pada pemberdayaan perempuan meluncurkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender pada Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin mengatakan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dilaksanakan di Balai Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampoi, Banyuwangi, ini merupakan inisiatif dari Kementerian PPPA yang berfokus pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

"Di mana program DRPPA akan menjalankan program-program berperspektif gender dan hak anak, yang dilakukan lewat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terencana dan berkelanjutan," kata Lenny.

Dia menegaskan, bahwa nilai ini sangat sejalan dengan komitmen Amartha dalam menjalankan prinsip keberlanjutan, dengan menghadirkan peluang yang setara bagi setiap individu untuk mewujudkan hidup yang sejahtera.

Menurut Lenny, Kementerian PPPA RI menyadari bahwa akselerasi pemberdayaan masyarakat desa lewat program DRPPA, membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, salah satunya pihak swasta seperti Amartha.

"Private sector seperti Amartha memiliki kredibilitas yang mumpuni dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan, baik lewat serangkaian pelatihan maupun akses keuangan inklusif yang berkelanjutan," ujar dia.

"Kementerian PPPA sejak tahun 2021 telah menginisiasi program DRPPA melalui piloting di ratusan desa/kelurahan di seluruh Indonesia," kata Lenny menambahkan.

Melalui kerja sama ini, lanjut dia, Amartha akan bertindak sebagai pengembang kurikulum dan fasilitator pelatihan bagi warga desa serta para kader sahabat perempuan dan anak.

"Pada periode pertama ini, Amartha menjalankan programnya di Desa Watukebo dan Desa Kepundungan. Pelatihan akan fokus pada topik literasi keuangan dan digital, kewirausahaan UMKM, serta pentingnya sanitasi dan higienitas," ujarnya.

Chief Risk and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto menjelaskan bahwa kolaborasi program DRPPA bertujuan mendorong kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan, termasuk mereka yang tinggal di perdesaan dan masih menghadapi tantangan dalam memajukan perekonomian akar rumput.

Dia memaparkan, pengalaman dan jangkauan jaringan Amartha di lebih dari 52.000 desa di Indonesia dapat membantu memperluas dampak pemberdayaan ekonomi perempuan, melalui akses layanan keuangan, pendampingan kewirausahaan serta edukasi dalam proses adopsi digital, sehingga memungkinkan perempuan dapat lebih berdaya dan setara.

"Kolaborasi ini menjadi salah satu prioritas Amartha untuk turut ambil peran dalam mendukung pembangunan desa berperspektif gender yang berkelanjutan, serta berbasis pada nilai-nilai SDG," ujar Aria Widyanto.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan sangat mendukung program DRPPA yang diinisiasi Kementerian PPPA RI.

"Kami masih sering menemukan stigma-stigma yang menyudutkan perempuan. Di mana perempuan dibatasi tingkat pendidikannya agar cepat-cepat dinikahkan," katanya.

Selain itu, kata Ipuk, perempuan juga dibatasi ruang gerak dan inovasinya dalam berwirausaha, sehingga hanya fokus mengurus pekerjaan domestik. Padahal perempuan punya potensi yang besar untuk menggerakkan roda ekonomi pedesaan.

"Program seperti DRPPA ini yang harus kami dukung, sehingga tercipta desa yang berperspektif gender," kata Bupati Ipuk.

Dalam kerja sama ini, Amartha menyiapkan 20 modul pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas peserta. Amartha menargetkan sebanyak 350.000 peserta mendapatkan pelatihan selama satu tahun.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan training of trainer (ToT) kepada 1.000 tenaga lapangan Amartha dan sahabat perempuan dan anak.