BPBD Trenggalek Kekurangan Dana Antisipasi Kekeringan
Jumat, 9 September 2011 20:44 WIB
Trenggalek - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek tidak dapat berbuat banyak terkait bencana kekeringan yang mulai terjadi di wilayah tersebut, karena alasan kekurangan anggaran.
"Terus terang kami yang ada di BPBD saat ini memang tidak bisa berbuat banyak, terlebih untuk membantu. Namun saya lihat di APBD itu ada pos anggaran untuk bantuan air bersih di bagian kesra," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek, Sugeng Widodo, Jumat.
Menurut dia, saat ini yang bisa dilakukan oleh BPBD hanya sebatas koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk melakukan penanggulangan maupun penanganan bencana.
"Setiap badan termasuk BPBD ini seharusnya didukung oleh anggaran yang memadai, namun apabila kondisinya seperti ini, dengan anggaran hanya Rp100 juta terpaksa kami bekerja sesuai potensi yang ada," kata Sugeng.
Dilihat dari struktur organisasi yang ada, badan yang dibentuk pada awal pemerintahan Bupati Mulyadi ini terdapat beberapa bidang di antaranya, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, bidang kesiapsiagaan serta bidang kesekretariatan.
Namun, bidang yang tersedia tersebut menurut Sugeng selama ini tidak bisa berjalan maksimal.
Kurang maksimalnya kinerja BPBD tersebut setidaknya dirasakan oleh desa-desa yang masuk dalam kawasan rawan kekeringan. Faktanya, Sugeng mengakui pihaknya tidak memiliki data terkait daerah rawan kekeringan maupun yang saat ini sudah mengalami kesulitan air bersih.
"Kami belum tahu mengenai kawasan yang rawan kekeringan. Kami biasanya mengatahui kawasan yang terjadi kekeringan ya dari laporan yang masuk, padahal sampai saat ini hanya dua desa yang terjadi kekeringan, yaitu Desa Ngencak di Kecamatan Pangul serta Desa Cakul di Kecamatan Dongko," terangnya.
Meskipun mengalami kekurangan anggaran, BPBD Trenggalek belum berencana untuk mengajukan tambahan dana melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2011.
"Sebetulnya ada keinginan untuk mengajukan, tapi sampai sekarang belum ada perintah dari atasan untuk membuat rencana pengajuan tambahan dananya," kilah Sugeng.
Sugeng berharap, pada tahun depan pemerintah daerah menyediaakan anggaran yang cukup untuk BPBD, megingat kabupaten Trenggalek memiliki potensi bencana yang tinggi, termasuk banjir dan tanah longsor.
Sementara itu, salah satu warga Trenggalek, Widyawati menyayangkan minimnya anggaran di badan yang menangani kebencanaan tersebut, padahal sejak tahun 2006 yang lalu Kabupaten Trenggalek selalu dilanda bencana alam.
"Membaca dari beberapa media, di Trenggalek ini setiap kali terjadi bencana jumlah kerugian yang ditimbulkan selalu lebih dari Rp15 miliar. Sudah tahu seperti itu kok hanya dianggarkan Rp100 juta ada apa ini sebenarnya," kata tenaga pengajar ini. *