Surabaya (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur merumuskan penanganan advokasi atau bantuan hukum untuk masyarakat umum, selain yang berkaitan dengan internal perserikatan.
Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PWM Jatim Ahmad Riyadh memastikan perumusan akan dibahas dalam rapat kerja bersama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP) perserikatan di wilayah provinsi setempat yang dijadwalkan di Surabaya, Kamis, 1 Juni 2023.
"Malam ini kami melakukan persiapan untuk rapat kerja," katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Riyadh menjelaskan dalam rapat kerja nanti akan menyatukan penanganan masalah di MHH maupun LBHAP Muhammadiyah, serta hubungan penanganan masalah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jatim.
"Semua akan didiskusikan hingga menghasilkan pedoman," ujarnya.
Untuk itu rapat kerja diikuti masing-masing perwakilan dari MHH dan LBHAP dari 38 PDM maupun PWM Jatim.
Riyadh berharap dalam rapat kerja tersebut menghasilkan desain tata kerja bagi relawan MHH dan LBHAP Muhammadiyah Jatim.
"Dengan begitu persoalan hukum dan hak asasi manusia dari hulu sampai hilir penanganannya semakin jelas serta ada kepastian hukum," ucapnya.
Muhammadiyah Jatim rumuskan penanganan bantuan hukum untuk masyarakat
Rabu, 31 Mei 2023 22:12 WIB
Ketua MHH PW Muhammadiyah Jatim Ahmad Riyadh (tengah) bersama sejumlah pengurus menyampaikan keterangan pers di Surabaya, Rabu malam (31/5/2023). ANTARA/HO-MHH PWM
Malam ini kami melakukan persiapan untuk rapat kerja
