Pemkab Madiun dukung implementasi desa binaan imigrasi

Ilustrasi - Bupati Madiun Amad Dawami bersama Kepala Kantor Imigrasi Madiun Non TPI Madiun Andro Eka Putra meresmikan Desa Dolopo di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun sebagai desa binaan keimigrasian, Rabu (6/7/2022). ANTARA/HO-Diskominfo Kabupaten Madiun

Kab Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur mendukung implementasi program desa binaan imigrasi di wilayahnya guna mewujudkan pekerja migran unggul yang berwawasan keimigrasian.

"Pemkab Madiun mengapresiasi, mendukung, dan mengucapkan terima kasih atas program desa binaan imigrasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun. Hal itu sangat berguna bagi masyarakat Kabupaten Madiun, khususnya untuk para pekerja migran," ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami dalam kegiatan Implementasi Desa Binaan Keimigrasian di Madiun, Selasa.

Menurut dia, pihaknya akan mengakomodasi agar masing-masing desa ada perangkat yang membantu warganya jika ingin menjadi pekerja migran, terutama dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Sejauh ini sudah ada desa binaan imigrasi di Kabupaten Madiun, yakni di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo. Diharapkan keberadaan desa binaan imigrasi tersebut dapat ditambah mengingat banyak warga Kabupaten Madiun yang ingin bekerja atau bahkan sudah bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non-TPI Madiun Andro Eka Putra mengatakan dipilihnya Desa Dolopo sebagai desa binaan karena di desa tersebut banyak warganya yang bekerja sebagai pekerja migran.

Ke depan, akan dikembangkan lebih luas atau seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Madiun menjadi Desa Binaan Imigrasi.

"Jadi kami akan mengembangkannya ke seluruh desa sehingga dapat mempermudah pelayanan kepada para pekerja migran dari desa tersebut untuk mendapat informasi terkait keimigrasian," kata Andro Eka Putra.

Ia menjelaskan melalui desa binaan, kepala desa dan perangkatnya bisa memberikan pemahaman tentang keimigrasian, khususnya terkait penerbitan paspor bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Sehingga, kasus-kasus pelanggaran terkait keimigrasian para pekerja migran dapat dicegah.

Selain itu, jika masyarakat memahami prosedur pengurusan dan penerbitan paspor, maka akan terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan Implementasi Desa Binaan Keimigrasian tersebut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Madiun, Bupati Madiun, OPD terkait, camat, lurah, dan kepala desa.