Anggota DPRD Nganjuk Laporkan Bupati ke Polisi

Nganjuk - Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Basori, melaporkan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, ke markas Polres Nganjuk karena merasa diancam. "Kami sangat terhina dengan perlakuan kasar Bupati Nganjuk. Apalagi kata-katanya yang akan 'menyantap' saya, membuat jiwa kami sebagai anggota Dewan jadi terancam," kata Basori di Nganjuk, Rabu. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nganjuk ini mengaku merasa tidak nyaman dengan sikap Bupati yang dinilai arogan itu. Tidak seharusnya seorang kepala daerah bersikap yang tidak pantas itu. Basori mengatakan, kasus tersebut berawal saat dirinya dengan rombongan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Nganjuk di Dusun Bedingin, Desa Sukorejo, Kecamatan Nganjuk, setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-66 RI. Setelah ziarah selesai dan Bupati naik mobil hendak meninggalkan TMP, ia membuka pintu mobil dan menyodorkan tangan memberi salam sambil berkata "Selamat Merdeka" kepada Bupati. Namun bukannya menjawab salam itu, Bupati justru mendamprat dirinya dengan kata-kata kasar sambil menarik dasi hingga terlepas dan kopiahnya jatuh ke tanah. "Kami terkejut dengan sikapnya (Bupati), ini mainan atau sungguhan. Saat itu Bupati mengancam tidak segan melukai jika mengganggu istrinya (Nyonya Ita Triwibawati)," ucap Basori. Ia menduga, ancaman itu terkatait dengan pemanggilan Komisi B DPRD Nganjuk terhadap Nyonya Ita Triwibawati. Pemanggilan itu terkait dengan rapat evaluasi pemanfaatan dana anggaran sekitar Rp500 juta dari APBD yang dialokasikan untuk kegiatan PKK Kabupaten Nganjuk pada 2011. Disamping itu, Komisi B juga akan mempertanyakan sejumlah pos anggaran lain dari kegiatan PKK di setiap SKPD di Kabupaten Nganjuk yang jumlahnya diperkirakan di atas Rp1 miliar. Tim penggerak PKK Kabupaten Nganjuk ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kegiatan PKK di seluruh SKPD tersebut. Namun, kata dia, pemanggilan terhadap Nyonya Ita Triwibawati yang dijadwalkan pada Juli 2011 lalu tidak pernah dipenuhi. Pemanggilan juga sudah berlangsung hingga dua kali, tapi, tetap tidak dipenuhi. "Jika mendengar omongan yang dilontarkannya, mungkin itu yang dimaksud Bupati, hingga ia marah kepada kami," katanya, mengungkapkan. Selain melaporkan Bupati, lanjut Basori, pihaknya segera koordinasi dengan ketua dan anggota Komisi B lainnya untuk kembali memanggil ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk. Pihaknya semakin yakin ada hal yang tidak beres, yang terbukti dengan marahnya Bupati setelah kunjungan ke TMP itu. "Kemungkinan telah terjadi ketidakberesan dalam pemanfaatan anggaran PKK. Kami akan koordinasi dengan anggota menjadwalkan kembali pemanggilan," katanya, menegaskan. Sementara Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid, mengaku tidak ada masalah apa-apa antara anggota dewan dengan Bupati di TMP Nganjuk setelah pelaksanaan ziarah itu. "Saya sudah konfirmasi hal ini ke ajudan langsung dan tidak ada apa-apa," ujar Abdul.*