Jakarta (ANTARA) - RI harus melakukan lobi-lobi lebih intensif lagi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 setelah FIFA membatalkan undian (drawing) yang rencananya digelar di Bali, 31 Maret.
Salah satu Exco PSSI Arya Sinulingga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/3) mengungkapkan, walau belum ada surat resmi dari FIFA terkait pembatalan drawing, infonya sudah diperoleh dari panitia lokal (LOC).
Pembatalan tersebut, menurut Arya, bisa dimaklumi untuk merespons penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam PD U-20 2023 yang disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster kepada menpora sebelumnya.
“Padahal gubernur Bali sudah meneken government guarantee, memuat kesepakatan RI yang menjadi tuan rumah PD U-20 2023 (dengan mematuhi statuta FIFA tentunya-red). Sekarang menolak. Jadi, wajar FFfA membatalkan drawing, “ tuturnya.
Sejumlah pihak mencemaskan, FIFA akan membatalkan keputusan yang cukup keras itu, walau pemerintah RI dan PSSI tentu akan berusaha semaksimal mungkin memintanya, jika tidak, pencalonan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 pun terancam urung.
Perhelatan Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di enam kota di Indonesia 20 Mei – 11 Juni kian dekat, sementara pro kontra terkait kehadiran kesebelasan Israel makin meluas.
Selain Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, DPP PDI-P Jawa Barat, PKS, Gerakan Boycott, Divestment and Sanction alias BDS Indonesia ikut menolak rencana kehadiran tim Israel di PD U-20 2023.
Tim Israel tampil sebagai runner-up Euro U-19 2023 setelah takluk dari Inggris di final, sehingga kedua tim serta Perancis, Italia, dan Slowakia tampil mewakili Eropa di PD U-20 2023.
Tim lainnya (seluruhnya 24) selain tuan rumah Indonesia adalah Gambia, Nigeria, Senegal dan Tunisia (mewakili Afrika), Guatemala, Honduras dan Amerika Serikat (mewakili Concacaf), Brazil, Kolombia, Equador dan Uruguay (Amerika Selatan), Fiji dan Selandia Baru (Oseania), dan Uzbekistan, Jepang dan Korea Selatan (Asia).
Sebenarnya, tidak hanya di ajang Piala Dunia U-20 mendatang atlet-atlet dari negara Yahudi itu bisa mengikuti event pertandingan di Indonesia, sebelumnya tanpa penolakan publik.
Pebulu tangkis Israel, Misha Zilberman pernah mengikuti Kejuaraan Dunia BWF 2015 di Jakarta walau sebelumnya juga muncul polemik sampai akhirnya ia bisa tampil di Istora Senayan.
Perjalanan Zilberman ke Indonesia sempat terhenti di Singapura karena ia tidak mendapatkan visa masuk dari pemerintah RI, namun panitia lalu turun tangan dan berhasil membantunya mendapat visa.
Atlet balap sepeda asal Israel berikutnya, Mikhail Yakovlev yang semula warga negara Rusia juga tampil di kejuaraan dunia UCI Track Nations Cup 2023 yang digelar di Velodrome Jakarta, Feb. 2023. Ia kemudian meraih perunggu di nomor Keirin Putra.
Yang lebih bernuansa politis, di luar event olahraga, bendera Bintang David Israel terpampang di arena pertemuan antarparlemen ke-144 (Interparliamentary Union - IPU and Related Meetings) yang digelar di Nusa Dua , Bali 20 -24 Maret 2022.
Kehadiran dua wakil parlemen Israel (Knesset) baru diketahui publik setelah foto mereka sedang memegang bendera negaranya didampingi petugas lokal yang mengenakan pakaian adat Bali diunggah di sejumlah medsos.
Tidak campur adukkan isu politik
Dalam dialog di TV swasta, (24/3) Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, meminta semua pihak (yang menolak tim Israel-red) untuk tidak mencampur-adukkan olahraga dan politik dalam merespons polemik tersebut.
Indonesia selaku tuan rumah kejuaraan PD U-20 2023 harus tunduk pada statuta FIFA, apalagi gelar event tersebut akan dijadikan batu loncatan untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036.
Sanksi terberat yang dikenakan FIFA jika Indonesia menolak tim Israel dalam PD U-20 2023 adalah pembekuan (banned) sehingga sepak bola Indonesia tidak bisa beraktivitas karena klub-klub pun tidak bisa bermain di kompetisi resmi.
Ia juga meminta semua pihak melihat persoalan tersebut dengan jernih dan menekankan, kehadiran timnas Israel di event PD U-20 2023 sama sekali tidak menafikan sikap dan komitmen RI mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menggapai kemerdekaan.
“Apakah ini akan menggugurkan dukungan RI bagi kemerdekaan Palestina?”, tanya Ngabalin seraya menambahkan: “ Jawabannya tentu tidak. Ini harus diberitahukan pada orang-orang yang berfikiran negatif memandang (kesertaan Israel-red) di PD U-20 2023”.
Lebih lanjut Ali Mochtar mengemukakan, tidak ada yang meragukan komitmen dukungan Indonesia bagi Palestina, bahkan Dubes Palestina di Jakarta Zuhair Al-Shun, menurut dia, juga memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah PD U-20 2023.
“Kami tidak meragukan komitmen dukungan RI dan partisipasi Israel di turnamen PD U-20 2023 telah sesuai dengan aturan FIFA, tidak serta merta melunturkan dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina, “ ujarnya dalam jumpa pers (15/3).
Saat ditanya wartawan seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi didampingi Menlu RI, Retno Marsudi, di Istana Merdeka (25/3), Dubes Palestina Al-Shun sekali lagi menegaskan, keikutsertaan setiap negara (dalam PD U-20) adalah bagian dari kompetisi yang sudah berlangsung.
“Tidak ada kaitannya dengan persoalan suka atau tidak suka, “ tandasnya.
Sebaliknya, Kabid Keagamaan dan Kepercayaan pada YME PDI-P Prof. Hamka Haq menilai, penolakan terhadap Timnas Israel di ajang PD U-20 2023 wajar sesuai prinsip yang dipegang teguh Presiden Soekarno yang tidak mengakui negara Israel sebelum negara itu memerdekakan Palestina.
Presiden Soekarno menolak kehadiran atlet Israel di Asian Games IV yang digelar di Jakarta 1962 sehingga RI mendapat skorsing dari Komite Olimpiade Internasional (IOC), dilarang mengikuti Olimpiade Musim Panas 1964.
Hamka juga bersikeras, RI harus menolak keikusertaan Israel dalam event apapun sebagai bentuk komitmen dukungan penuh bagi perjuangan rakyat Palestina, termasuk di event olahraga dan lainnya.
“Jika di event-event sebelumnya ada peserta dari Israel, itu kesalahan yang tidak boleh diulangi, “ tandasnya seraya menampik anggapan, penolakan terhadap atlet Israel tersebut dipolitisasi untuk Pemilu 2024.
Jalin Hubungan
Menurut catatan, kubu negara-negara Arab yang berseberangan dengan Israel dan mendukung Palestina, juga lebih pragmatis dengan menjalin hubungan dengan Israel walau tetap di belakang Palestina.
Mesir setelah lelah tiga kali perang melawan Israel (1948, 1967 dan 1973) akhirnya berdamai dalam pertemuan yang dimediasi AS di Camp David 17 Sept. 1978, disusul Jordania pada 1994, lalu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020.
Arab Saudi, negeri kaya raya, lokasi Kabah, kiblat umat muslim sedunia, walau belum resmi membuka hubungan dengan Israel, diam-diam juga melakukan sejumlah kerjasama, termasuk perjanian rute penerbangan.
Wacana untuk menjalin relasi dengan Israel juga pernah muncul di era Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid. Pihak yang mendukung menganggap RI tidak bermasalah langsung dengan negara Yahudi itu sehingga jika diwujudkan, malah bisa mendorong jalur diplomatik untuk memperjuangkan rakyat Palestina.
Penulis adalah mantan Wapempelred ANTARA
