Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur menggelar pembinaan kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan anggaran pada triwulan I 2023, Senin.
Tujuannya agar 63 satuan kerja jajaran yang didominasi satuan kerja pemasyarakatan dan imigrasi bisa berkinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Dalam arahannya, Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja dan prestasi yang telah diukir jajarannya selama 2022.
"Sehingga, Kanwil Kemenkumham Jatim mendapatkan predikat terbaik dalam capaian kinerja," ujarnya.
Namun, Imam menegaskan bahwa seluruh jajarannya tidak boleh cepat puas dan harus terus memberikan kinerja terbaik dan terus berinovasi.
"Agar seluruh kepala satuan kerja dan pengelola keuangan melakukan pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran sebelum akhir Triwulan I dengan target atau disbursement plan sebesar 17,7 persen," ucapnya.
Tidak hanya itu, Imam juga berpesan agar jajarannya yang wajib melaporkan LHKPN agar segera melaksanakan pelaporan ke KPK paling lambat pekan ini.
"Dari 324 orang pegawai yang wajib lapor LHKPN, tinggal 15 orang saja yang belum mengumpulkan, kami yakin pekan ini sudah rampung," katanya.
Imam berpesan kepada UPT Keimigrasian agar menciptakan iklim investasi yang baik. Segala bentuk penegakan hukum keimigrasian harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Optimalkan peran TimPORA untuk pengawasan orang asing dan pastikan pemangku kepentingan terkait berpartisipasi aktif dalam tim," tuturnya.
Sementara itu, Kadiv Administrasi Saefur Rochim mengatakan bahwa kanwil sebagai pembina dan tim penilai akan mulai melakukan pembinaan dan evaluasi pembangunan ZI pada bulan Maret 2023. Diharapkan seluruh satuan kerja mempersiapkan diri menghadapi evaluasi.
"Satuan kerja harap memperhatikan kembali catatan penting yang diberikan TPN KemenPAN-RB dalam evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2022 agar tidak terulang kesalahan sebelumnya," ucapnya.
"Satuan kerja harap memperhatikan kembali catatan penting yang diberikan TPN KemenPAN-RB dalam evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2022 agar tidak terulang kesalahan sebelumnya," ucapnya.
Kegiatan yang digelar secara daring dan luring itu diikuti pejabat struktural kanwil dan kepala UPT jajaran. Baik di jajaran pemasyarakatan, keimigrasian maupun pelayanan hukum umum.
