Cegah korupsu, Pemkab Kediri komitmen tertib pengelolaan keuangan

Kab Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen penuh dalam hal pengelolaan keuangan harus tertib demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan program yang dibuat pun harus berdampak positif untuk masyarakat.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Rabu mengemukakan bahwa pihaknya menekankan kepada setiap SKPD dalam pelaksanaan APBD supaya dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

"Proses perencanaan yang ugal-ugalan, mohon maaf bukan di sini tempatnya, bukan di Kabupaten Kediri, silakan cari tempat lain," katanya di Kediri.

Dirinya juga menyayangkan ketika ada SKPD yang berlomba-lomba terlihat bagus dalam penyerapan anggaran, namun program kegiatan yang dilakukan tidak memiliki multiplier effect kepada masyarakat.

Dirinya juga tidak pernah meminta apa-apa kepada anak buahnya. Bahkan, dia meminta agar para pegawai seoptimal mungkin memberikan layanan kepada masyarakat.

"Selama saya sudah dua tahun 26 Februari 2023 tepat diamanati menjadi Bupati Kediri, saya tidak pernah meminta apa-apa. Saya (hanya) minta bapak/ibu kerja, kasih kualitas yang paling bagus," kata dia.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi yang hadir di Kediri memberikan apresiasi komitmen Bupati Kediri dalam memimpin kabupaten ini.

Menurut Karyadi, selama ini pihaknya belum pernah melihat kepala daerah berani melontarkan pertanyaan seperti yang dilakukan Mas Dhito tersebut di hadapan publik. Apalagi disampaikan pada acara yang disorot kamera, terkait dengan apakah pernah dirinya memanggil pejabat pengadaan dan meminta setoran.

"Komitmen beliau saya sangat apresiasi. Bahkan sampai menerangkan siapa pejabat pengadaan, pernah tidak dirinya memanggil, pernah tidak dirinya minta setoran, salut banget. Itu luar biasa," kata Karyadi.

BPK Perwakilan Jawa Timur hadir dalam kegiatan Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022.

Kegiatan pemeriksaan LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2022 akan dilakukan tim BPK Perwakilan Jawa Timur selama 17 hari ke depan.

BKP juga meminta dalam pemeriksaan nantinya, setiap SKPD supaya memberikan data yang valid.