Jalur Mandiri Ubah Imej Sekolah Negeri

Malang - Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) menilai bahwa jalur mandiri yang dibuka di sekolah-sekolah negeri telah mengubah imej pendidikan di daerah itu. Sekretaris DPKM Soeparto, Kamis, menyatakan, jalur mandiri di sekolah negeri harusnya tidak diberlakukan untuk seluruh sekolah negeri, tetapi hanya dibuka di sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) saja. "Masalahnya, berani tidak Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang menghapus jalur ini dan mengganti dengan program yang lebih bagus, misalnya dana hibah bersaing, agar sekolah-sekolah yang ada lebih proaktif dan tidak menggantungkan dana dari jalur mandiri," tegasnya. Jalur mandiri di seluruh sekolah negeri terutama di jenjang SMP dan SMA, katanya, memunculkan imej bahwa menempuh pendidikan di sekolah negeri itu mahal, bahkan biayanya jauh lebih mahal ketimbang di sekolah swasta. Oleh karena itu, lanjutnya, Diknas harus berani mengambil kebijakan untuk menyelamatkan pendidikan atau sekolah negeri ini dari imej mahal. Meski tidak bisa menghapus seleuruhnya, paling tidak diminimalkan. Ia mengakui, jalur mandiri memang identik dengan kalangan orang-orang berduit atau anak-anak pejabat dan pengusaha."Memang ada yang dari kalangan tak mampu, tapi persentasenya sangat kecil sekali," ujarnya menambahkan. Sebab, katanya, dibukanya jalur mandiri tersebut menjadi satu-satunya wadah untuk mengeruk dana dari masyarakat serta untuk memenuhi kuota (pagu) yang belum terisi dari jalur dalam jaringan ("online"). Menanggapi penilaian DPKM tersebut Kepala Diknas Kota Malang Sri Wahyuningtyas mengatakan, pihaknya akan mengakomodasi semua masukan dari berbagai pihak terkait penerimaan siswa baru (PSB) termasuk dari jalur mandiri. "Kami akan melakukan evaluasi terkait jalur mandiri ini termasuk bagaimana para kepala sekolah menyikapi masukan dari DPKM ini," tegasnya. Siswa yang diterima melalui jalur mandiri rata-rata dikenakan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) lebih tinggi ketimbang siswa dari jalur "online". Jika siswa yang diterima melalui jaluir "online" dikenakan SBPP sebesar Rp5 juta untuk SMA, siswa jalur mandiri sebesar Rp7,5 juta.