Ibu-Ibu "Rampak Sarinah" di Surabaya tuntut pengesahan RUU PPRT

Surabaya (ANTARA) - Kalangan ibu-ibu yang menjadi aktivis penggerak Rampak Sarinah berunjuk rasa di Kantor DPRD Kota Surabaya, Jatim, Rabu, mendesak Pemerintah dan DPR RI mengesahkan RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT).

Para ibu-ibu pengunjuk rasa yang mengenakan kebaya itu diterima Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, di ruang kerjanya. Rampak Sarinah adalah wadah yang konsen terhadap perbaikan nasib dan kehidupan kaum perempuan. Nama Sarinah diambil dari inang pengasuh Bung Karno semasa kecil.

"Kami meminta DPRD Surabaya turut menyuarakan dan menuntut pemerintah pusat dan DPR RI mengesahkan RUU PPRT, yang nantinya akan mengatur relasi pemakai jasa dan para asisten rumah tangga, meletakkan hak dan kewajibannya," ujar Dian Puspitasari kepada Adi Sutarwijono. 

Hal sama juga dikatakan aktivis lainnya, Noviana Suprajitno. Dia mengatakan sudah banyak kasus-kasus kekerasan mengenai asisten rumah tangga, baik kekerasan psikis maupun fisik yang dilakukan pihak majikan. 

"Korbannya asisten rumah tangga, mayoritas adalah perempuan," kata dia.

Ketua Rampak Sarinah Dian Bafaqih mengatakan, RUU PPRT sudah berada di DPR, lengkap dengan naskah akademik. "Kami mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk memasukkan RUU PPRT dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023," ujar dia. 

Mendapati hal itu, Adi Sutarwijono memberikan respons positif. Dia memberikan dukungan atas pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang. 

"Sehingga asisten-asisten rumah tangga terlindungi secara hukum, terjamin hak-hak dan kewajiban mereka dan pihak pengguna jasa," kata Adi. 

Tidak lupa, Adi mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2022. 

"Selamat merayakan Hari Ibu, yang akan diperingati besok. Sekarang ini kaum perempuan, kaum ibu-kaum, terus berkiprah di ruang-ruang publik, dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota bahkan sampai ketua RT," ujar Adi.

Adi mengatakan, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terus mendorong perluasan peran perempuan di ruang-ruang publik. Begitu juga Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Begitu juga di Surabaya, juga tercatat pertama kali wali kota perempuan dipegang Tri Rismaharini. 

"Selamat berjuang demi martabat kemanusiaan yang semakin lebih baik," kata Adi pada Rampak Sarinah. (*)