Surabaya (ANTARA) - Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, menyatakan perlunya kolaborasi yang intens untuk mendorong inklusi keuangan syariah.
"Pemerintah melalui Sekretariat DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan seperti Lembaga Keuangan Syariah dan Perguruan Tinggi untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen di tahun 2020," ujar Erdiriyo saat Seminar Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu.
Dia memaparkan pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 85,10 persen, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 83,6 persen.
Capaian ini tak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DNKI dalam perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyambut baik Acara Seminar Peningkatan Akses Keuangan Syariah dengan sasaran pemuda atau mahasiswa, perempuan, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Semoga kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas kewirausahaan di Jawa Timur," katanya.
