Surabaya (ANTARA) - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur meminta pemerintah membuat aturan atau menerapkan kebijakan perlindungan lahan sawah guna memacu produktivitas pertanian dalam upaya mengantisipasi krisis pangan.
Ketua KTNA Jatim Sumrambah di Surabaya, Kamis, mengatakan kondisi kini mengalami penyempitan lahan pertanian yang tercatat sejak 2012 dan secara nasional mencapai 8,4 juta hektare dan pada 2019 menyusut menjadi 7,4 juta hektare sehingga dalam kurun waktu itu Indonesia kehilangan lahan pertanian 1 juta hektare.
"Kalau tetap seperti saat ini, pada tahun 2045 lahan pertanian bisa menyusut jadi 6,3 juta hektare. Sementara populasi penduduk semakin meningkat, sehingga berpotensi terjadi krisis pangan berkelanjutan," kata Sumrambah yang ditemui dalam FGD Economy Outlook 2022.
Sumrambah mengatakan kebijakan itu sebagai solusi, dan harus secepatnya dilakukan sehingga tidak terjadi penggerusan lahan sawah.
“Pemprov harus kerja sama dengan pemkab/pemkot membangun kembali kebudayaan pertanian karena pertanian ini adalah kultur dan budaya, serta sekolah kejuruan pertanian harus dimunculkan untuk meningkatkan SDM karena rata-rata petani usia di atas 45 tahun ke atas jumlahnya 62 persen, yang muda tidak mau bekerja di pertanian," katanya.
KTNA juga meminta pemerintah menarik subsidi pupuk, karena disparitas harga pupuk subsidi dan nonsubsidi sangatlah jauh, yakni rata-rata harga subsidi Rp115.000/50 kg, sedangkan nonsubsidi Rp500.000/50 kg.
"Disparitas yang terlalu tinggi ini pasti akan menimbulkan kecurangan dalam proses distribusi. Bahkan kita temukan di beberapa daerah harga subsidi dijual di atas HET bisa Rp200.000 hingga Rp300.000 per 50 kilogram,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi terhadap pupuk subsidi, misalnya dengan subsidi pupuk Rp25 triliun tidak lagi dijual dengan harga Rp115.000 per 50 kilogram, tetapi dinaikkan harganya untuk menekan disparitas atau bahkan dihilangkan subisidinya.
Baca juga: Petrokimia Gresik dorong generasi muda terjun ke pertanian
Baca juga: Wagub: Sektor pertanian bagian penting perekonomian Jatim
Baca juga: Dinas Pertanian Jatim siap jalankan kebijakan pupuk subsidi
