Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggeber program Gesah Bareng Kepala Desa alias diskusi gayeng bersama para kepala desa untuk mengurai permasalahan-permasalahan di lingkup desa.
Untuk tahap pertama, Ipuk diskusi bareng para kepala desa di lima kecamatan, yaitu Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Giri, dan Licin.
"Diskusi bareng ini untuk bersama-sama menguraikan masalah-masalah yang ada di desa lalu kami bahas bareng solusinya. Kami saling bantu dan bergotong royong," kata Bupati Ipuk, Rabu.
Seperti Kepala Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Abdul Wafa yang menanyakan solusi penanganan Pasar Bajulmati yang baru saja terbakar.
"Untuk pembangunan Pasar Bajulmati saat ini tengah proses lelang. Insyaallah bulan depan pembangunan bisa dimulai," kata Ipuk menjawab pertanyaan Kades Bajulmati.
Demikian juga Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Slamet Utomo yang meminta bantuan pembuatan lansekap blue print destinasi wisata yang ada di Desa Ketapang.
"Di desa kami banyak destinasi wisata baru yang kami kembangkan, seperti wisata bahari. Ada pihak ketiga yang ingin membantu melakukan perbaikan dan pengembangan, namun kami terkendala pembuatan blue print lansekap. Mungkin bisa dibantu," tutur Slamet.
Demikian juga permintaan-permintaan kades terkait pembangunan dan perbaikan jalan yang paling banyak disampaikan, Bupati Ipuk menyampaikan tahun ini ada 1.000 titik jalan yang diperbaiki dan dibangun.
Sebelum program baru ini, Bupati Ipuk juga rutin menjalankan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) untuk langsung mengurai masalah yang dihadapi warga desa.
Menurut bupati, saat ini harapan warga terhadap desa sangat besar dan perhatian pemerintah terhadap desa juga sangat besar. Untuk itu, apabila ada permasalahan harus mencarikan solusinya bersama-sama.
Bupati Ipuk mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa mengeksekusi langsung permasalahan tersebut.
Pemkab Banyuwangi juga akan memberikan alokasi PIK (Pagu Indikatif Kecamatan) Infrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan/Desa (Alokasi Dana Kelurahan/Desa), selain PIK Reguler yang telah rutin diberikan di tahun-tahun sebelumnya.
PIK Infrastruktur Jalan merupakan perhitungan berdasarkan realisasi PBB sebelum jatuh tempo, atau diberikan atas reward kinerja realisasi PBB masing-masing desa.
"Kami sediakan PIK infrastruktur jalan sekitar Rp23,4 miliar bagi desa yang telah menuntaskan pembayaran PBB di wilayahnya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga berterima kasih atas kerja keras kades selama ini. Pada tahun ini, dalam Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, Banyuwangi bebas dari desa dengan predikat berkembang dan tertinggal.
Semua desa di Banyuwangi berstatus desa maju (51 desa) dan mandiri (138 desa).
"Bahkan ada tiga desa melompat dari berkembang ke mandiri, 10 desa naik kelas dari berkembang ke maju, 46 desa naik kelas dari maju ke mandiri. Selain itu, dua desa di Banyuwangi masuk 10 besar nasional," kata Ipuk.
Berkat kerja keras kades pula, mitigasi angka kemiskinan selama pandemi di Banyuwangi terjaga. Tingkat kenaikan kemiskinan Banyuwangi selama pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, termasuk tingkat kenaikan terendah di Jatim.