Sidoarjo (ANTARA) - Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan tertarik dengan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sehingga bisa memberikan pelayanan ke masyarakat lebih cepat dan mudah.
Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam Agung Pratistho saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sidoarjo, Rabu, untuk melihat langsung pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Sidoarjo selama ini.
"Saya mengapresiasi capaian dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan," ujarnya.
Ia mengapresiasi kinerja Pemkab Sidoarjo dalam memfasilitasi dan memberikan inovasi terkait dengan pelayanan secara dalam jaringan pada masa COVID-19.
Ia mengatakan, dengan melihat langsung dan berbagi terkait pelayanan publik akan dijadikan data empirik yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepimpinan.
"Dari data 'sharing' informasi dan juga data empirik yang kami lakukan tentu ini menjadi dasar kami untuk laporan terutama apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan sehingga mampu memberikan langkah yang strategis kedepannya," katanya.
Asisten Administrasi Umum Pemkab Sidoarjo Achmad Zaini berharap pertemuan seperti ini akan mampu memberikan manfaat dalam menyempurnakan kelembagaan maupun kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ia mengatakan Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai inovasi pelayanan publik salah satunya aplikasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo (Sipraja) yang menjadi wadah bagi aplikasi lainnya.
"Pemkab Sidoarjo telah meluncurkan aplikasi 'Sipraja' pada tanggal 25 September 2019 yang memperoleh TOP 99 KIPP di Tahun 2022," ucapnya.
Ia mengatakan, aplikasi "Sipraja" mengintegrasikan pelayanan administrasi desa atau kelurahan, kecamatan, instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, BHMN, BUMN dan BUMD di Kabupaten Sidoarjo sehingga masyarakat memiliki alternatif prosedur pelayanan secara dalam jaringan.
"Sipraja telah memperoleh TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB dan didorong menjadi MPP Virtual pertama di Indonesia, sehingga mampu mempermudah pelayanan publik di tengah kondisi pandemi COVID-19," katanya.
Zaini juga menyampaikan inovasi pelayanan publik Sidoarjo juga didukung dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo. Bahkan MPP Sidoarjo tidak terpusat di tengah kota saja. Namun Pemkab Sidoarjo juga telah mengembangkan mini MPP yang berada di Kecamatan Sukodono.
Pelayanan publik melalui MMP tersebut akan didorong menjadi MPP Virtual pertama di Indonesia sehingga mampu mempermudah pelayanan publik di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Tidak hanya MPP, Kabupaten Sidoarjo juga telah memiliki mini MPP yang berada di Kecamatan Sukodono dan juga telah beroperasi sejak diresmikan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan dan RB pada tanggal 10 September 2020 lalu," katanya.
Pada kesempatan tersebut Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Sidoarjo Achmad Zaini berkesempatan meninjau langsung proses pelayanan di masing-masing loket MPP Sidoarjo.
