Surabaya (ANTARA) - Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Djarot Syaiful Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa aktif melawan aksi intoleran yang mengancam persatuan bangsa.
"Pesan saya, kita harus melawan tiap aksi intoleran yang mengancam persatuan bangsa," kata Djarot Syaiful Hidayat dalam dialog "Kajian terhadap Sistem Ketatanegaraan UUD 1945 dan Pelaksanaannya" di Perpustakaan Bung Karno, Kota Blitar, melalui siaran pers yang diterima di Surabaya, Minggu.
Menurut Djarot, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membekali generasi bangsa sejak usia dini untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengenalkan keberagaman dan wawasan kebangsaan kepada anak-anak.
"Praktiknya dalam lingkungan keluarga sendiri, saya tekankan pendidikan anak-anak sekolah nasional. Ini penting," kata dia.
Dialog tersebut diikuti oleh guru kewarganegaraan Kota Blitar, pelaku seni budaya, mahasiswa, dan pelajar. Turut hadir sebagai narasumber Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Eko Suwanto yang berbicara terkait pelaksanaan Perda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Dialog tersebut juga diikuti Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim dan sejumlah anggota DPRD baik dari Kabupaten dan Kota Blitar sebagai peserta dialog.
Djarot yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan cara ampuh membentuk karakter kebangsaan Indonesia bisa dijalankan melalui pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, informal di keluarga, pendidikan nonformal. Pendidikan formal bisa dikerjakan oleh guru dan nonformal dilakukan oleh orang tua.
"Ini jadi tanggung jawab semua. Saya titip benar soal pendidikan ideologi Pancasila. Kini untuk belajar sejarah Pancasila, bisa ke Perpustakaan Bung Karno, namun rasanya belum cukup dan tidak bisa sendiri, harus ada gerakan terus-menerus. Pengalaman di Yogyakarta seperti apa dengan hadirnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan saya rasa bisa dikerjakan daerah lain, termasuk di Blitar," kata Djarot.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan kini Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah berlaku di DIY.
"Hadirnya perda ini bertujuan untuk menanamkan cinta Pancasila bagi semua kalangan, di lingkup pendidikan hingga aparatur sipil negara," kata Eko.
Eko yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta ini menambahkan keberadaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan jadi langkah internalisasi dan pemantapan nasionalisme. Salah satu sumber rujukan pembelajaran sejarah bisa didapatkan di Perpustakaan Bung Karno yang menyimpan koleksi ribuan buku, termasuk koleksi milik Bung Karno.
Kepala Perpustakaan Bung Karno, Hartono, menyatakan rasa bangga atas keberadaan perpustakaan yang diinisiasi oleh Djarot Syaiful Hidayat saat menjabat Wali Kota Blitar.
"Bung Karno milik semua, kini sudah ada auditorium. Bangga atas inisiator perpustakaan di masa Pak Djarot yang kini pengelolaannya terintegrasi dengan Pemerintah Kota Blitar," kata Hartono. (*)
