Pemkot Madiun optimistis raih predikat Kota Layak Anak kategori utama

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan bahwa Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur optimistis untuk mempertahankan predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2022, bahkan meningkatkannya menjadi kategori utama.

"Kemarin (tahun 2021), kita dapat KLA predikat Nindya. Insya Allah optimistis tahun ini targetnya kategori utama. Anggaran kita naikan, kegiatan kita naikan, semua indikator sudah kita penuhi," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Selasa.

Menurut dia, Pemkot Madiun telah mengikuti verifikasi lapangan KLA utama secara hybrid oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Verifikasi tersebut untuk menguji kelayakan. Yakni, melihat posisi pencapaian Kota Madiun untuk bisa dikategorikan sebagai KLA utama, sebagaimana target pemkot tahun ini.

Maidi mengklaim 24 indikator sebagai KLA Utama sudah dipenuhi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk penataan reklame rokok di tengah kota yang tahun lalu menjadi pengganjal telah ditertibkan. Bahkan, pemkot menerbitkan peraturan wali kota (perwal) untuk mengatur pemasangan reklame rokok di pinggir jalan.

"Tidak boleh di tengah kota dan di dekat sekolah. Sekarang sudah tidak ada lagi," kata dia.

Selain itu, guna meraih KLA utama, Maidi juga menaikkan anggaran untuk kegiatan dan pembangunan yang bersinggungan dengan anak. Dari tahun sebelumnya Rp148,1 miliar, kini menjadi Rp249,9 miliar.

Adapun, porsi paling besar dialokasikan untuk memenuhi kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Mulai dari pencegahan kematian bayi, pencegahan stunting hingga beberapa program pro-anak yang mendukung KLA juga telah dijalankan. Juga peningkatan imunisasi dan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6–11 tahun.

Kemudian, pendidikan yang diwujudkan dengan pengadaan laptop dan seragam gratis bagi siswa SD-SMP. Selain itu juga hak pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Wali kota Maidi menyebut, harus ada komitmen bersama dalam mewujudkan hak-hak anak dan perlindungan anak.

"Anak harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Hal itulah yang telah dilakukan di Kota Madiun," katanya.