Kota Mojokerto masuk 10 terbaik nasional capaian SPM 2021

Kota Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota Mojokerto Jawa Timur masuk dalam 10 terbaik Nasional daerah berkinerja terbaik penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021.

Kabar gembira ini diumumkan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), usai acara pembukaan Sosialisasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pertengahan pekan ini.

Kota kecil dengan tiga kecamatan ini menjadi satu-satunya Pemerintahan Kota di Jawa Timur yang masuk rangking tujuh Nasional dengan skor 93,37 persen, di atas Kota Tanjung Pinang (92,93 persen), Kota Banjar (92,14 persen), dan Kota Tegal (92,11 persen).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita tersebut menjelaskan selama dua tahun terakhir dirinya menaruh perhatian lebih terhadap SPM yang diampu Pemerintah Kota Mojokerto guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Dalam dua tahun terakhir ini saya concern penuh terhadap SPM yang diampu oleh Pemerintah Kota Mojokerto, ini saya kawal betul secara teknis.Kami akan terus berkomitmen agar masyarakat Kota Mojokerto mendapatkan 6 layanan dasar dengan mutu pelayanan terbaik," katanya dalam keterangan pers Jumat.

Lebih lanjut Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto tersebut mengucapkan terimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki komitmen yang kuat, fokus dan konsisten untuk melakukan perubahan. Menurutnya, kesuksesan yang diraih oleh Pemerintah Kota Mojokerto merupakan kesuksesan bersama.

"Alhamdulillah ikhtiar tidak akan pernah sia-sia, apa yang telah kita upayakan bersama membuahkan hasil, untuk pertama kali nya Pemerintah Kota Mojokerto masuk 10 besar daerah berkinerja terbaik penerapan SPM untuk Kota secara Nasional, atas pencapaian SPM ini saya ucapkan terimakasih," katanya.

Sebagai informasi, Nilai nyaris sempurna (93,37 persen) diperoleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk jenis pelayanan pada enam urusan SPM, diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, trantiblinmas, dan sosial.  (*)