Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai dokumen dan uang dalam pecahan mata uang asing dari penggeledahan empat lokasi terkait dengan kasus dugaan suap Bupati Bogor Ade Yasin (AY).
Penggeledahan itu dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021 yang menjerat Ade Yasin dan kawan-kawan sebagai tersangka.
"Tim penyidik pada hari Kamis (28/4) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi, wilayah Kabupaten Bogor. Di tempat ini ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya berbagai dokumen keuangan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan empat lokasi tersebut, yakni pendopo/rumah dinas Bupati Bogor; Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Bogor; Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bogor; dan rumah kediaman yang beralamat di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor.
Selain itu, tim penyidik juga menemukan uang dalam pecahan mata uang asing.
"Bukti-bukti dimaksud diduga kuat berkaitan dengan pokok perkara. Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan segera dianalisis untuk kemudian disita dan menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," kata Ali.
Ia juga menginformasikan bahwa tim penyidik KPK pada hari Jumat ini melakukan kembali penggeledahan.
"Penggeledahan di rumah kediaman para tersangka di dua lokasi berbeda di Bandung, Jawa Barat. Perkembangan hasil penggeledahan akan kami informasikan lebih lanjut," ucapnya.
KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus tersebut.
Sebagai pemberi, yakni Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).
Sementara itu, sebagai penerima, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).
Disebutkan pula bahwa dugaan suap yang dilakukan Bupati Bogor Ade Yasin tersebut agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sebagai pemberi, Ade Yasin dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara sebagai penerima, Anthon Merdiansyah dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
