Pimpinan DPRD Surabaya tindak lanjuti laporan warga belum terima bantuan PKH

Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menindaklanjuti adanya laporan sejumlah warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 yang mulai dicairkan April 2022.   

"Kemarin (18/4) ada puluhan ibu-ibu dari Kelurahan Tegalsari datang ke dewan mengadu terkait PKH yang belum mereka terima," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, para ibu-ibu tersebut mengeluh karena selama ini mendapat bantuan PKH, namun saat ini tidak dapat lagi. Selain itu, lanjut dia, ada yang sampai sekarang belum dapat bantuan PKH, namun hanya dapat Kartu ATM-nya saja.

Tidak hanya itu, kata dia, ibu-ibu juga mengeluh karena kerap terjebak antrean panjang saat pengambilan bansos. Mereka mengira termasuk bagian masyarakat penerima bantuan, namun ternyata kosong. 

"Ini karena tidak ada penjelasan secara konkrit dari pendamping," kata Thony.

Thony mengatakan, setelah dicek ibu-ibu tersebut sebenarnya masuk dalam sampling. Kendati begitu, kata dia, ada sebagian yang terputus sejak tahun 2001. 

"Ini jadi masalah karena tidak disampaikan oleh pendamping.  Kelihatannya, pendamping PKH tidak kooperatif dan tidak memiliki tanggung jawab, menyalurkan informasi ke warga masyarakat yang berstatus PKH," kata Thony.

Selain itu, Thony menduga pendamping bingung sebab ada yang mengurus beras, minyak dan uang sehingga yang terjadi mereka saling lempar tanggung jawab. "Manajemen Kementerian Sosial dan Dinsos dirapikan supaya tidak merepotkan," ujar dia. 

Thony meyakini banyak kasus seperti ini di lapangan, sehingga pihaknya mendorong supaya pihak terkait memberikan kepastian. Begitu pula dengan sosialisasi, Thony mengingatkan supaya lebih konkret, masif pada masyarakat penerima PKH. 

"Ini sudah saya foto, sampling ini kan kelihatan. Ini hanya sebagian saja dari warga datang ke dewan," kata dia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyampaikan, terima kasih kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini karena berbagai bantuan itu bisa disalurkan mendekati Lebaran. Apalagi, kata dia, yang dicairkan itu langsung bersamaan, mulai dari BLT minyak goreng, PKH dan BPNT. 

"Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Surabaya yang sampai hari ini masih masuk ke dalam MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," ujarnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada Senin (18/4) menyebut realisasi penyaluran bantuan kangsung tunai (BLT) minyak goreng, PKH dan BPNT di Kota Surabaya sudah mencapai 72 persen dari total penerima BLT sebanyak 85.328 jiwa. (*)