Pacitan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan kegiatan kunjungan kerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Pacitan dengan menggelar operasi pasar murah minyak goreng di daerah pesisir selatan Jatim bagian barat tersebut.
"Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama seluruh bupati/walikota se-Jatim dalam melakukan operasi pasar untuk meringankan daya beli masyarakat," kata Gubernur Khofifah setelah melakukan peninjauan operasi pasar minyak goreng dan pemberian zakat produktif berupa bantuan modal usaha ultra mikro di Kantor UPT Bappenda Jatim di Kabupaten Pacitan, Sabtu.
Selain menggelar operasi pasar minyak goreng, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk menyalurkan zakat produktif untuk usaha ultra mikro di Pacitan.
Khofifah berharap kegiatan itu bisa menstimulasi stabilitas suplai minyak goreng, sekaligus memberi kemudahan dan meringankan daya beli bagi masyarakat.
Khofifah menjelaskan, program operasi pasar murah digelar dengan tujuan bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dalam kegiatan itu, Disperindag Provinsi Jatim menyediakan sekitar 4 ribu liter minyak goreng. Setiap warga yang mengantre sesuai kupon yang disediakan berhak membeli maksimal dua liter minyak goreng seharga Rp25 ribu.
"Ada subsidi harga dari Pemprov Jatim, selain harga yang sudah terstandar Rp14 ribu per liter untuk kemasan premium. Kami menjual dua liter seharga Rp25 ribu. Harapannya adalah dapat membantu meringankan beban masyarakat apalagi bersamaan dengan HUT ke-277 Kabupaten Pacitan yang jatuh pada 19 Februari ini," ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi karena total produksi pabrik minyak goreng selama ini untuk Jatim mencapai 63 ribu ton per bulan.
Dari total kebutuhan minyak goreng, sebanyak 59 ribu ton per bulannya. Artinya, seharusnya terdapat surplus sebesar 4 ribu ton setiap bulannya.
Khofifah mengaku telah berkoordinasi bersama Pangdam V/Brawijaya serta Kapolda Jatim untuk melakukan sidak ke pabrik-pabrik minyak goreng.
Hasilnya, diduga ada persoalan dalam pendistribusian minyak goreng dari hulu ke hilir, karena pabrik menyatakan tidak pernah mengurangi jumlah produksi. Tetapi faktanya di lapangan terjadi kelangkaan.
"Saya sudah koordinasi kepada Menteri Perdagangan karena ini ada kaitan dengan subsidi dari pemerintah pusat bahwa disampaikan Rp3 triliun sampai dengan enam bulan seharusnya suplainya lancar," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Khofifah mengajak seluruh satgas pangan di segala lini untuk mengecek alur distribusi.
Tujuannya, mencari di mana benang kusut kelangkaan minyak goreng tersebut. Sebab, stok minyak di pusat perbelanjaan modern dan minimarket banyak yang kosong meski telah melakukan pre-order (PO).
"Kemarin Menteri Perdagangan juga melihat kembali distribusi minyak goreng di Surabaya dan Sidoarjo. Dua hari ini beberapa Dirjen Kemendag juga berkantor di Disperindag Jatim untuk mengkoordinasikan kelangkaan minyak goreng. Terimakasih atas perhatian untuk masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.
