Pemprov Jatim raih dua penghargaan di ajang "BKN Award" 2021

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih dua penghargaan dalam ajang "Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award" 2021 sebagai terbaik I kategori komitmen pengawasan dan pengendalian, serta ketegori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun.

"Penghargaan yang patut disyukuri bersama dan kami sangat mengapresiasi kinerja pengelolaan kepegawaian di tubuh pemprov," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Kamis malam.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut saat ini sedang menjalani isolasi mandiri setelah kembali terkonfirmasi COVID-19.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu melakukan tes usap pada Kamis (24/6) malam, dan hasilnya diketahui pada Jumat (25/6) pagi.

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi pelecut spirit dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, tanggap serta adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika.

"Jangan berpuas diri, karena prestasi semacam ini sesunggunya adalah cambuk agar bisa berlari lebih kencang lagi," ucapnya.

Khofifah menyebut, inovasi layanan kepegawaian berbasis digital harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi yang Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR).

Sementara itu, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menambahkan, prestasi ini melengkapi sederet penghargaan yang diraih Pemprov di bidang manajemen kepegawaian.

Sebelumya, Pemprov Jatim juga telah mendapat penghargaan dari Komisi ASN atas penerapan sistem "Merit" dengan predikat sangat baik, atau meningkat dari predikat baik pada tahun 2019.

"Komitmen Ibu Gubernur terhadap profesionalitas pegawai dan layanan kepegawaian sangat tinggi. Ini ditunjukkan dengan berbagai inovasi yang berbuah prestasi dan penghargaan dari pemerintah pusat," kata dia.

Penghargaan ini, lanjut Heru, diraih salah satunya karena keberhasilan mewujudkan birokrasi adaptif terhadap teknologi informasi.

Bahkan, dalam hal pengendalian dan pengawasan pihaknya telah menerbitkan Pergub tentang kode etik PNS, meluncurkan inovasi e-Presensi, e-Kinerja serta layanan digital lainnya.

Sedangkan dalam hal perencanaan, Pemprov Jatim sukses merancang perencanaan dan pengadaan pegawai.

"Seperti sekarang sedang menghadapi seleksi penerimaan CPNS maupun PPPK. Mulai dari pengusulan formasi, penetapan, pelaksanaan tes hingga pengusulan NIP dapat dilakukan tepat waktu," tutur Heru.