Tulungagung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen fokus menangani ribuan kasus stunting di wilayahnya dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp300 miliar lebih yang teralokasi di beberapa organisasi pemerintah daerah terkait.
Hal itu ditegaskan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo saat menghadiri acara Rembug Stunting di Tulungagung, Senin.
"Stunting ini sesuatu yang harus diperangi. Kami ini mengadakan suatu gerakan dengan tujuan untuk menekan kasus stunting ini sehingga seminimal mungkin. Syukur-syukur kalau bisa menuju 'zero increase' (tidak ada penambahan kasus baru)," kata Maryoto.
Jumlah kasus stunting di Tulungagung saat ini, mengacu data yang dirilis Kemenkes RI di situs resminya, kemkes.go.id, tercatat pada kurun 2020 sebanyak 2.901 anak. Jumlah ini jika dikonversi dalam prosentase adalah 5,51 persen dari jumlah total anak di Tulungagung yang ada sebanyak 52.650 orang.
Jumlah kasus stunting ini diakui Maryoto banyak. Namun dalam forum rembug stunting terungkap bahwa sebenarnya data jumlah itu sudah menurun sekitar tiga persen dibanding tahun sebelumnya (2019) yang sempat mencapai 2.990 anak.
Ada lima Kecamatan dengan angka stunting tertinggi, yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Sendang, Ngunut, Pagerwojo, dan Pakel.
“Program (penanganan) stunting sudah didukung dengan 15 OPD terkait, dengan anggaran melekat kira-kira Rp300 miliar rupiah," paparnya.
Anggaran itu bersumber dari APBD Tulungagung. Nantinya akan ada anggaran tersendiri dari APBN (pusat) untuk penanganan stunting. Sesuai surat edaran Bappenas, Tulungagung merupakan daerah "locus" penanganan stunting.
Untuk tahun 2021 ada 10 desa yang menjadi locus (lokasi) pencegahan stunting. Desa-desa itu meliputi Desa Pakel dan Pucung Lor yang berada di Kecamatan Ngantru.
Desa Bangunmulyo dan Tamban di Kecamatan Pakel, juga Desa Sambijajar dan Mirigambar di Kecamatan Sumbergempol. Kemudian, Desa Gondosuli, Gondang dan Macanbang di Kecamatan Gondang. Terakhir, Desa Tunggulsari di Kecamatan Kedungwaru.
"Pada desa-desa itu kita harus instensif melakukan penanggulangan stunting secara terpadu antar semua pihak," katanya.
Untuk penanganan ini membutuhkan gerakan dari berbagai pihak. Ada beberapa langkah yang diambil untuk penanganan stunting ini, di antaranya penyediaan sarana kesehatan, perbaikan gizi, penjagaan kesehatan, dan edukasi pada ibu dan balita.
"Penanganan stunting selama panndemi mengalami hambatan karena ada refousing anggaran.
Misalnya, dihentikannya layanan Posyandu (pos pelayanan terpadu) lantaran dianggap menimbulkan kerumunan. "Memang semuanya punya dampak, tapi diambil yang mempunyai dampak lebih tinggi," pungkasnya.
