Menteri Myanmar terbang ke Thailand untuk penyelesaian krisis

Jakarta (ANTARA) - Menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar Wunna Maung Lwin terbang ke Thailand pada Rabu, saat negara-negara tetangganya berupaya membantu menyelesaikan krisis yang dimulai saat pihak militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil dalam kudeta 1 Februari lalu.

Menurut seorang sumber dari pemerintah Thailand, menteri Myanmar itu tiba untuk pembicaraan diplomatik yang diinisiasi oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), saat massa yang menentang kudeta terus berunjuk rasa di jalan-jalan.

Indonesia telah memimpin upaya untuk mencarikan jalan keluar dari krisis politik Myanmar dengan bantuan sesama anggota ASEAN.

Menlu Indonesia Retno Marsudi telah melakukan diplomasi ulang alik ke sejumlah negara ASEAN, termasuk Singapura dan Brunei Darussalam pekan lalu.



Retno sempat membuka opsi untuk melakukan kunjungan ke Naypyidaw guna mencari solusi dalam kerangka ASEAN, tetapi dengan melihat perkembangan situasi, ia memutuskan saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (23/2) menyatakan Retno merencanakan kunjungan ke Thailand dalam waktu dekat, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah kunjungan itu dimaksudkan untuk menghadiri pembicaraan yang sama dengan menteri luar negeri Myanmar.

Minggu ini telah terjadi demonstrasi besar dan pemogokan umum untuk mengecam kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, meskipun ada peringatan dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat membuat orang terbunuh.

Pengunjuk rasa dari etnis minoritas berunjuk rasa pada Rabu, bersama dengan staf dari kementerian energi, ketika kekhawatiran meningkat tentang dampak ekonomi dari protes dan kampanye pembangkangan sipil terkait pemogokan.

"Perekonomian tidak berjalan dengan baik, sedang merosot," kata pemilik toko elektronik Yangon Win Thein (56).

"Situasi hanya akan kembali normal ketika militer mengembalikan kekuasaan kepada pihak pemenang yang kami pilih dengan tulus."

Tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu November 2020, yang dimenangi oleh partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer kemudian menahan Suu Kyi dan banyak pimpinan partai lainnya, meskipun keluhan tentang kecurangan telah ditolak oleh komisi pemilu.

Sumber: Reuters (*)