Kadin Jatim dukung vaksinasi COVID-19 secara mandiri

Surabaya (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto mendukung keinginan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani yang meminta akses vaksin COVID-19 secara mandiri kepada pemerintah.

Menurut Adik, dukungan itu karena seluruh elemen masyarakat harus bersatu, bahu membahu agar pandemi segera teratasi, termasuk dalam hal percepatan pendistribusian vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah.

"Dengan adanya penyebarluasan vaksin, kami berharap herd immunity di Indonesia bisa segera tercapai, agar pemulihan ekonomi Indonesia juga bisa cepat," katanya di Surabaya, Selasa.

Adik mengatakan dengan semakin banyak orang yang divaksin COVID-19, upaya membangun herd immunity atau kekebalan imunitas akan bisa dicapai dengan mudah.

Apalagi teorinya harus 75 persen penduduk Indonesia tervaksin agar Indonesia aman dan dengan vaksin mandiri, akan semakin cepat mencapai target tersebut.

"Saat ini kan pendistribusian vaksin hanya dilakukan pemerintah dengan skala prioritas. Kalau ini bisa dipercepat distribusinya kepada masyarakat umum, termasuk para karyawan melalui akses vaksin mandiri, pasti recovery ekonomi akan lebih cepat," kata Adik.

Vaksin Sinovac adalah vaksin yang disetujui pemerintah Indonesia untuk digunakan. Selain Indonesia, ada tiga negara lagi yang juga menggunakan vaksin tersebut, yaitu China, Turki dan Brazil.

Efektivitas vaksin Sinovac dalam uji klinis di Indonesia mencapai 65,3 persen, dan telah dianggap telah memenuhi kriteria Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menyaratkan 50 persen untuk bisa disetujui.

Adik menegaskan, percepatan pendistribusian vaksin harus menjadi prioritas karena penyebaran virus COVID-19 masih tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Melihat kondisi tersebut, mustahil jika ekonomi bisa kembali bangkit dengan cepat.

"Kemarin ekonomi sudah mulai kembali bergerak, tetapi pergerakan tersebut dibarengi dengan kembali meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19 sehingga pemerintah kembali menerapkan pembatasan aktifitas. Ini sangat meresahkan. Jika kondisi terus menerus seperti ini dan pendistribusian vaksin tidak bisa dipercepat, maka ekonomi Indonesia akan tambah terpuruk," katanya.