Situbondo (ANTARA) - Dinas Kesehatan bersama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Situbondo, Jawa Timur, Kamis, mulai menyosialisasikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat sebagai upaya untuk menyukseskan program tersebut.
Sosialisasi vaksinasi COVID-19 ini, petugas kepolisian dan Dinas Kesehatan berjalan kaki blusukan ke pasar-pasar tradisional dan terminal bus sembari menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 yang telah disiapkan pemerintah aman dan halal.
"Presiden RI Joko Widodo telah menjadi yang pertama melakukan vaksin COVID-19 pada Rabu (13/1) kemarin, hal ini menunjukkan agar masyarakat paham program vaksinasi ini untuk menyelamatkan rakyat dari COVID-19," ujar Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriani di sela sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Pasar Mimbaan Situbondo.
Selain itu, dalam sosialisasi itu, pihaknya juga menyampaikan kepads masyarakat bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac aman dan halal sesuai fatwa MUI, serta sudah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM RI.
Oleh karena itu, kata Kasatlantas, sosialisasi itu dilakukan juga untuk meyakinkan masyarakat agar tidak ragu dan tidak perlu takut untuk divaksin COVID-19.
"Tujuan vaksinasi COVID-19 ini untuk melindungi masyarakat dari penularan Coronavirus. Dalam sosialisasi ini kami juga memberikan hadiah kepada masyarakat dan anak-anak yang patuh protokol kesehatan," kata Indah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Imam Hidayat mengharap dari sosialisasi ini masyarakat tidak ragu dan tidak takut untuk divaksin.
"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Situbondo dijadwalkan pada awal Februari 2021, dan yang akan divaksin pertama kali ada sepuluh orang pejabat publik, mulai wakil bupati, kapolres, Dandim, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta yang lainnya," katanya.
Jumlah sasaran tahap pertama vaksinasi COVID-19, untuk tenaga kesehatan sebanyak 2.799 orang dan pelayan publik tercatat 19.603 orang.
"Kalau jumlah keseluruhan yang diusulkan mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak 403.346 orang. Selain tenaga kesehatan dan pelayan publik juga ada masyarakat rentan 223.227 orang, masyarakat umum dan pelaku ekonomi 59.792 orang, serta masyarakat rentan lainnya (lansia) 100.724 orang," paparnya.
