Menkes ungkap penyimpanan rantai dingin jadi kendala distribusi vaksin COVID-19

Sejumlah anggota kepolisian memasukkan kotak berisi vaksin COVID-19 Sinovac ke dalam ruang pendingin instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ketersediaan dan kapasitas penyimpanan rantai dingin menjadi salah satu kendala dalam distribusi vaksin COVID-19.

"Ini menjadi hambatan untuk proses vaksinasi. Baru 1,2 juta (vaksin) sudah tidak mampu, bagaimana kalau nanti kirim 17 juta dan 25 juta," kata Menkes Budi Gunadi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa.

Budi Gunadi mengatakan terdapat delapan provinsi yang mengalami kendala ketersediaan dan kapasitas rantai dingin. Kementerian Kesehatan terus melakukan komunikasi dengan beberapa kepala daerah yang masih mengalami hambatan dalam menerima vaksin COVID-19 tersebut.

Provinsi yang masih terkendala menerima vaksin COVID-19, antara lain Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Menurut Budi Gunadi, Kementerian Kesehatan terus berkomunikasi dengan dinas kesehatan di provinsi tersebut. Kendala yang dialami adalah kapasitas penyimpanan rantai dingin yang belum cukup sehingga baru bisa menerima sebagian vaksin COVID-19 yang direncanakan.

"Saya minta ke teman-teman untuk berkomunikasi dengan daerah terkait kapasitas rantai penyimpanan," tuturnya.

Pemerintah merencanakan melakukan vaksinasi COVID-19 pada Rabu (13/1), diutamakan kepada para tenaga kesehatan.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan menjadi salah satu orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19 tersebut untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap vaksin tersebut.

Penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sinovac China itu sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah resmi mengeluarkan fatwa halal terhadap vaksin tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Putih Sari meminta pemerintah mematangkan rencana pelaksanaan vaksin mulai dari kebutuhan, data, kesiapan sarana dan prasarana, hingga kesiapan tenaga kesehatan.

"Data Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia menyebutkan tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi sekitar dua juta. Ditambah yang baru lulus bisa mencapai tiga juta. Sasaran yang akan divaksinasi hanya 1,48 juta," katanya.