Setelah bersaing dengan ribuan kandidat se-Indonesia, aplikasi inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi yang disingkat "Gayatri" milik Pemerintah Kota Mojokerto masuk Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020.
Prestasi atas gagasan yang diprakarsai Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Tribata, Jakarta Selatan, Rabu siang.
Mengawali satu data di Indonesia, aplikasi Gayatri menjadi akses pertama bagi Kota Mojokerto dalam bidang kesehatan untuk melayani masyarakat.
Bagaimana tidak, dalam satu aplikasi yang dapat diunduh melalui telepon pintar pribadi, masyarakat bisa dengan mudah melakukan aktivitas, seperti layanan pengingat jadwal kontrol, akses layanan primary care (PCare) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pembaruan secara rutin kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
Selain itu, inovasi Gayatri juga terintegrasi dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto.
"Kelebihan dari Gayatri, selain memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, kami juga memberikan informasi secara real time update COVID-19 di Kota Mojokerto. Sehingga, masyarakat dapat terus mendapatkan informasi secara valid dari aplikasi tersebut. Melalui aplikasi ini juga, masyarakat dapat dengan sendirinya mengakses layanan kesehatan tanpa bantuan kader motivator kesehatan. Namun, tetap akan diberikan pendamping secara langsung dari para kader, jikalau ada pembaharuan dari Gayatri," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, usai menerima penghargaan dari Kemenpan RB.
Selama ini, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini sangat perhatian dalam memperbaiki layanan kesehatan di Kota Mojokerto. Terlebih, menyangkut warga yang telah lanjut usia (lansia), stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak), ibu hamil, pemulihan gizi, dan masih banyak lainnya.
Sejak menjabat, banyak ditemukan berbagai keluhan dari masyarakat terkait akses layanan kesehatan yang tidak mudah dijangkau. Untuk itu, Ning Ita berkolaborasi guna menciptakan sinergitas antar instansi yang saling melengkapi demi melayani masyarakat.
Berawal dari hal tersebut, lahirlah Gayatri yang saat ini menjadi primadona bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan kesehatan. Tak hanya itu, ia juga mengerahkan sedikitnya 1.625 kader motivator kesehatan untuk memberikan edukasi di masyarakat.
Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 3.059 inovasi dari kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia.
Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sebanyak 114 inovasi telah dinilai oleh seluruh anggota tim panel independen.
Penilaian pada tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara daring melalui video conference, mengingat masih mewabahnya COVID-19 di berbagai daerah.
Top 99 dan 15 finalis tersebut terdiri dari enam klaster, yakni kementerian, lembaga, provinsi, kota, kabupaten, dan BUMN. Selain itu, Kementerian Keuangan menetapkan hasil KIPP sebagai salah satu kategori kinerja dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID).
Nantinya, inovasi terbaik akan berkesempatan dikirim untuk ikut dalam ajang internasional, United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prestasi atas gagasan yang diprakarsai Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Tribata, Jakarta Selatan, Rabu siang.
Mengawali satu data di Indonesia, aplikasi Gayatri menjadi akses pertama bagi Kota Mojokerto dalam bidang kesehatan untuk melayani masyarakat.
Bagaimana tidak, dalam satu aplikasi yang dapat diunduh melalui telepon pintar pribadi, masyarakat bisa dengan mudah melakukan aktivitas, seperti layanan pengingat jadwal kontrol, akses layanan primary care (PCare) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pembaruan secara rutin kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
Selain itu, inovasi Gayatri juga terintegrasi dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto.
"Kelebihan dari Gayatri, selain memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, kami juga memberikan informasi secara real time update COVID-19 di Kota Mojokerto. Sehingga, masyarakat dapat terus mendapatkan informasi secara valid dari aplikasi tersebut. Melalui aplikasi ini juga, masyarakat dapat dengan sendirinya mengakses layanan kesehatan tanpa bantuan kader motivator kesehatan. Namun, tetap akan diberikan pendamping secara langsung dari para kader, jikalau ada pembaharuan dari Gayatri," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, usai menerima penghargaan dari Kemenpan RB.
Selama ini, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini sangat perhatian dalam memperbaiki layanan kesehatan di Kota Mojokerto. Terlebih, menyangkut warga yang telah lanjut usia (lansia), stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak), ibu hamil, pemulihan gizi, dan masih banyak lainnya.
Sejak menjabat, banyak ditemukan berbagai keluhan dari masyarakat terkait akses layanan kesehatan yang tidak mudah dijangkau. Untuk itu, Ning Ita berkolaborasi guna menciptakan sinergitas antar instansi yang saling melengkapi demi melayani masyarakat.
Berawal dari hal tersebut, lahirlah Gayatri yang saat ini menjadi primadona bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan kesehatan. Tak hanya itu, ia juga mengerahkan sedikitnya 1.625 kader motivator kesehatan untuk memberikan edukasi di masyarakat.
Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 3.059 inovasi dari kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia.
Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sebanyak 114 inovasi telah dinilai oleh seluruh anggota tim panel independen.
Penilaian pada tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara daring melalui video conference, mengingat masih mewabahnya COVID-19 di berbagai daerah.
Top 99 dan 15 finalis tersebut terdiri dari enam klaster, yakni kementerian, lembaga, provinsi, kota, kabupaten, dan BUMN. Selain itu, Kementerian Keuangan menetapkan hasil KIPP sebagai salah satu kategori kinerja dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID).
Nantinya, inovasi terbaik akan berkesempatan dikirim untuk ikut dalam ajang internasional, United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
