Surabaya (ANTARA) - Legislator menilai klaim Cawali Surabaya Eri Cahyadi soal kawasan kumuh di Kota Surabaya, Jawa Timur, nol persen dalam debat perdana Pilkada 2020 yang digelar KPU setempat pada Rabu (4/11) malam, kurang tepat.
"Salah satu program mengatasi kawasan kumuh adalah perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)," kata Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Ibnu Shobir di Surabaya, Kamis.
Data tahun 2019, lanjut dia, Pemkot Surabaya memperbaiki 1.090 Rutilahu menggunakan dana APBD Surabaya. Pada tahun 2020 juga direncanakan 463 rumah diperbaiki.
"Itu menunjukkan kawasan kumuh di 2020 tidak 0 persen karena belum tuntas semua terselesaikan," kata anggota dewan dari Fraksi PKS itu.
Eri Cahyadi sebelumnya meyakini kekumuhan di Surabaya sudah nol berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Menurut Eri, parameter kumuh tidak hanya dilihat dari pandangan mata.
Faktanya, masih ratusan ribu meter persegi kawasan di Surabaya belum bebas dari kumuh. Dalam laman surabaya.go.id, laman resmi milik Pemkot Surabaya, disebutkan jika per 2019 kawasan kumuh di Surabaya mencapai 43,46 ha (setara 434,600 meter persegi). Jumlah seluas itu, tersebar di 21 kelurahan.
Kawasan kumuh bisa dijumpau di belakang jalan-jalan protokol, dimana masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kualitas yang buruk, baik dari sirkulasi, sanitasi, maupun pelayanan dasar lainnya. Contohnya di kawasan pemukiman Morokrembangan dan Sidotopo.
Bahkan, ada sejumlah warga yang tinggal di makam Pegirian. Mereka terpaksa seperti itu karena tidak punya tempat tinggal yang layak. (*)
Legislator : Klaim soal kawasan kumuh di Kota Surabaya nol persen kurang tepat
Kamis, 5 November 2020 9:01 WIB
Debat publik perdana Pilkada Surabaya yang digelar KPU di Surabaya, Rabu (4/11/2020). (FOTO ANTARA/HO-Paksi-KPU Surabaya)
Salah satu program mengatasi kawasan kumuh adalah perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)
