Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota setempat membeli mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) seharga sekitar Rp10 miliar dengan menggunakan APBD guna melakukan rapid test dan swab COCID-19 secara cepat kepada warga Surabaya.
"Surabaya semestinya mampu membeli mobil laboratorium PCR itu," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya berharap Pemkot Surabaya bisa segera ambil keputusan pengadaan mobil PCR tersebut. Tentunya, lanjut dia, hal itu akan makin memperkuat upaya pemkot melakukan tes cepat dan swab COVID-19 bagi warga Surabaya.
Upaya tersebut, kata Reni, sangat dibutuhkan menyusul angka warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 secara kumulatif di Kota Surabaya saat ini sudah lampaui 2.300 orang.
"Dengan memiliki mobil PCR secara mandiri, Surabaya akan lebih cepat menjalankan tes secara masif," ujarnya.
Saat ditanya mengenai harga mobil PCR itu, Reni mengatakan pihaknya sempat bertanya langsung kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada saat rapat paripurna di DPRD Surabaya pada 28 Mei lalu.
"Saat itu saya sempat bertanya kepada bu wali kota berapa harganya mobil PCR, beliau (Wali Kota Risma) bilang kurang lebih Rp10 miliar," katanya.
Saat itu, Reni menangkap Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan bantuan yang ada. Namun jika mobil laboratorium PCR pinjaman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim dipakai juga oleh daerah lain, maka sebaiknya Pemkot Surabaya melakukan pengadaan sendiri.
"Penganggaran juga bisa cepat. Untuk pengadaan tetap sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa. Semua proses bisa cepat jika pemkot yakin dan sepakat itu memang urgen dan dibutuhkan warga Surabaya di masa pandemi ini," katanya.
Selain itu, lanjut dia, penganggaran untuk mobil PCR juga bisa memakai belanja tidak terduga. "Pedomannya ada dan bisa disegerakan," ujarnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menyesalkan dua mobil laboratorium PCR yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur. Padahal Risma mengaku sendiri yang mengajukan permohonan ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.
Namun, Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim dr. Joni Wahyuhadi menyebut ada miskomunikasi terkait permohonan peminjaman mobil PCR yang terjadi di Surabaya. (*)
