Surabaya (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi segera memetakan daerah-daerah yang menjadi episentrum peningkatan jumlah kasus COVID-19, untuk selanjutnya dijadikan dasar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Jangan hanya menunggu usulan dari daerah. Karena Pemprov bisa proaktif mengusulkan ke pusat atau berkoordinasi dengan daerah untuk penerapan PSBB," ujar Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Jatim Edi Utomo di Surabaya, Rabu.
Baca juga: Kasus COVID-19 terus naik, Gubernur Khofifah minta warga taati anjuran pemerintah
Menurut dia, penerapan PSBB di Jatim tidak dapat hanya diputuskan satu daerah, karena akan berdampak pada daerah lain di sekitarnya.
Seperti Surabaya, kata dia, jika diterapkan PSBB maka secara otomatis akan terkait dengan daerah di sekitarnya seperti Sidoarjo dan Gresik.
Baca juga: Gelar rapid test dadakan, polisi dapati dua pengunjung warkop di Surabaya positif corona
Ia mengatakan, pemprov juga perlu terlibat dalam mengidentifikasi berbagai dampak yang terjadi jika satu daerah menerapkan PSBB.
"Karena itulah butuh kordinasi intensif oleh Pemprov Jatim sebelum menerapkan PSBB," ucapnya.
PW Pemuda Muhammadiyah Jatim, lanjut dia, sepakat PSBB akan efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jatim.
Baca juga: Ada temuan 26 kasus COVID-19, Pasar Gresik PPI Surabaya ditutup
Ia berharap seluruh kepala daerah, seperti Gubernur Jatim dan wali kota atau bupati meletakkan ego sektoralnya untuk dapat duduk bersama mencari solusi terbaik.
"Surabaya menjadi kota yang paling tinggi jumlah kasusnya. Sementara arus orang yang keluar masuk Kota Surabaya setiap hari masih sangat besar. Maka potensi penyebarannya masih akan terus terjadi pada beberapa daerah di Jatim," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah meminta kepala daerah di wilayah "Surabaya Raya" (Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan) menyiapkan langkah konkret pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19 sebelum pengajuan PSBB ke pusat.
Ia juga mengatakan telah mendapatkan informasi keempat daerah tersebut sedang melakukan konsolidasi gugus tugas penanganan COVID-19.
"Kami sedang meminta untuk mendapatkan rencana detail langkah pencegahan dan penghentian penularan COVID-19 secara terukur," katanya.
