Terdampak corona, okupansi hotel di Tulungagung turun dratis

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Okupansi hotel-hotel di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, turun drastis dampak pandemi virus corona atau COVID-19, dengan rasio hunian tinggal sekitar 8 persen setiap harinya.

"Jadi jika pada hari biasanya angka okupansi hotel-hotel di Tulungagung rata-rata mencapai 70 persen (dari total kapasitas tampung), kini tinggal sekitar 8 persen saja. Sangat drastis turunnya," kata Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tulungagunh, Nur Wakidun di Tulungagung, Jumat.

Menurut data PHRI, ada 20 hotel dalam berbagai kelas yang berdiri dan beroperasi di Tulungagung.

Dari jumlah itu, tiga hotel di antaranya kini tutup sementara sebagai dampak pandemi corona yang menyebabkan volume kunjungan turun.

"Biaya operasionalnya tinggi sedangkan pemasukan dari konsumen hanya sedikit akhirnya mereka memutuskan tutup sementara waktu," ujarnya.

Tak hanya hotel yang terpapar corona, kata Nur Wakidun, ada lima restoran dan tujuh kafe anggota PHRI yang juga berhenti beroperasi karena omzet turun drastis.

Sementara hotel dan restoran yang masih buka harus melakukan serangkaian kebijakan efisiensi.

Karyawan diberlakukan sistem sift/piket, pemberian jatah cuti dalam jangka waktu cukup lama, serta sejumlah kebijakan penghematan lain agar biaya operasional/produksi tidak semakin bengkak.

"Pelayanannya juga hanya bisa jasa take away saja" katanya.

Nur Wakidun mengatakan, fleksibilitas kebijakan ini dilakukan agar biaya operasional tidak melebihi pemasukan.

"Untuk merumahkan karyawan ini tidak mudah, rata rata mereka sudah berkerja lama dan memiliki keahlian khusus," ujarnya.

Dengan kondisi seperti saat ini, lanjut dia mereka memperkirakan mampu bertahan hingga tiga bulan ke depan.

Jika tidak membaik dalam batas waktu tersebut, Wakidun khawatir jumlah hotel dan restoran yang akan tutup bertambah.

Mereka juga menghitung jika pandemi COVID-19 bisa segera teratasi, membutuhkan waktu hingga empat bulan agar roda bisnis pariwisata bisa kembali berjalan normal.

"Untuk itu kami meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan, kami juga berharap ada kebijakan terkait keringanan pajak maupun lainnya," katanya.   (*)