Aliansi Wartawan Banyuwangi aksi damai menolak RKUHP (Video)

Banyuwangi (ANTARA) - Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat, berunjuk rasa di halaman kantor DPRD setempat menolak Rancangan Kitab Undang/Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena dinilai membungkam dan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers.

Wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Banyuwangi, serta organisasi wartawan lainnya melebur dan berorasi menuntut anggota dewan setempat menyampaikan aspirasinya ke DPR RI.

"Ini merupakan aksi spontanitas wartawan di Banyuwangi menolak RKUHP. Jika RKUHP disahkan, maka kebebasan kita (pers) terbelenggu, karena dalam beberapa poin RKUHP kita tidak boleh mengkritik, mengkritik keputusan pengadilan juga tidak boleh, dan kita hanya menulis yang baik-baik saja," kata koordinator aksi sekaligus Ketua PWI Banyuwangi Saifuddin Mahmud, dalam orasinya.
  Video Oleh Novi Husdinariyanto

Saifuddin menegaskan, jurnalis bekerja dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan jurnalis mempunyai kode etik jurnalistik.

"Teman-teman jurnalis paham dengan kode etik jurnalistik, kalau kami dibungkam, mana bisa mengkritik," katanya.

Setiap jurnalis memiliki hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 ayat (3) UU RI No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Khususnya mengenai peliputan yang menyangkut kepentingan umum sebagai bentuk kontrol publik.

Aksi damai oleh puluhan wartawan di ujung timur Pulau Jawa ini juga melakukan teatrikal yang menggambarkan kekerasan oleh polisi terhadap jurnalis yang sedang bekerja melakukan peliputan demonstran di beberapa daerah.

Aparat tak hanya menghalang-halangi kerja jurnalistik, tapi juga merampas bahkan melakukan kekerasan. Sejumlah jurnalis di berbagai daerah dilaporkan terluka dalam peristiwa tersebut.

Perwakilan jurnalis ditemui sejumlah anggota DPRD Banyuwangi dan mereka memenuhi tuntutan wartawan untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI.