Penyaluran BPNT di Jombang, saldo KPM kosong hingga kualitas beras buruk

Jombang (ANTARA) - Keluarga penerima manfaat program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengeluhkan kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak terisi saldo.

Kondisi ini membuat penerima manfaat tidak bisa membelanjakan kebutuhan beras atau telur di agen warung (e-warong) yang ditunjuk.

"Sudah lima kali pencairan BPNT saldo di KKS milik istri saya tidak ada isinya, selalu kosong. Ya, mau bagaimana lagi," kata Slamet Sodi (63) di Jombang, Kamis.

Menurut buruh tani yang penghasilannya setiap hari tidak menentu ini, kosongnya saldo KKS untuk pencairan BPNT miliknya terjadi sejak lima bulan ini dan sudah dilaporkan ke agen e-warong yang ada di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang.

Kata Slamet, pihak agen e-warong pun sudah melaporkannya ke Dinas Sosial maupun Koordinator Teknis BPNT Kabupaten Jombang. "Suruh nunggu hasil laporan," ungkap Slamet.

Karena tidak bisa membelanjakan bantuan pangan nontunai dari pemerintah, ia pun terpaksa harus membeli sendiri beras untuk makan keluarganya sehari-hari.

"Ya terpaksa beli sendiri, 5 kilogram untuk kebutuhan selama 5-6 hari," tandas Slamet.

Pada 2019, BNPT akan menyentuh 15,6 juta rumah tangga miskin (RTM) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Nilai BPNT 2019 mencapai Rp 20,5 triliun.

Setiap bulan per kepala keluarga penerima manfaat menerima BPNT sebesar Rp 110.000 untuk dibelanjakan 8 kilogram (kg) dan 20 butir telur di agen e-warong.

Dari data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, pada bulan Agustus 2019 kurang lebih ada sekitar 840 orang keluarga penerima manfaat yang mengalami masalah pada kartu keluarga sejahteranya. Diantaranya, saldo kosong, kartu baru atau instan, KKS terblokir dari total 97.186 orang KPM penerima bantuan pangan nontunai di wilayah Kota Santri. 

Sementara di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang, ditemukan dua orang keluarga penerimaan manfaat yang saldo KKS miliknya kosong selama lima bulan berturut-turut. 

"Kami Dinsos berupaya agar KPM mendapatkan haknya untuk menerima bansos BPNT. Ini penting kalau ditemukan ada penerima manfaat yang 5 bulan bahkan ada KPM yang 1 tahun tidak menerima bansos sama sekali. Maka kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pihak bank untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, karena sistem pembayaran merupakan kewenangan pihak bank yang sudah ditunjuk," kata Kepala Dinsos Kabupaten Jombang, M Saleh, saat ditemui ANTARA, Kamis. 

"Masalah seperti ini (saldo kosong) setiap bulan selalu ditemukan oleh pendamping. Makanya kami selalu menekankan agar pendamping menyisir KPM yang masih belum menerima bansos dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena itu hak mereka. Kami akan terus berupaya," ungkapnya. 

Ditegaskan Saleh, dengan adanya temuan dua KPM yang saldo KKS nya kosong selama 5 bulan secara berturut-turut. Pihaknya akan segera berkirim surat ke pihak bank untuk segera menyelesaikan persoalan itu.

"Setiap saat kami juga terus koordinasi dengan korwil, pihak Kemensos, maupun Dinsos Pemprov Jatim," jelasnya. 

Penerima keluhkan beras BPNT 

Selain permasalahan kosongnya saldo KKS milik beberapa orang penerima manfaat di Desa setempat, KPM juga mengeluhkan buruknya kualitas beras yang diterimanya. 

Di dalam perjanjian antara suplier beras Bulog dengan agen e-warong atau penyalur BPNT tentang program bantuan pangan nontunai Kabupaten Jombang nomor: PJU-001/BPNT/09/2019 pasal 1 Objek Perjanjian disebutkan bahwa kualitas beras bantuan pangan yang disalurkan merupakan beras medium I kualitas baik, tidak berbau, dan tidak berhama. 

"Kualitas berasnya beda dengan yang saya terima bulan lalu. Ini warnanya agak gelap dan berbau apek," tutur salah seorang KPM, Alfiyah kepada jurnalis saat ditemui di agen e-warong Desa Kademangan. 

Menurutnya, beras bantuan pangan nontunai yang dibagikan sebelumnya memiliki kualitas baik, warnanya pun putih dan tidak bau apek. 

"Iya, bulan lalu berasnya putih," kata Alfiyah. Perempuan 45 tahun ini berharap suplier atau Bulog menyalurkan beras dengan kualitas yang baik pada bulan berikutnya. 

Diketahui, Kementerian Sosial RI menjadikan Perum Bulog sebagai Manajer Suplier bantuan pangan non tunai (BPNT) di daerah.