Dewan Pers: Media massa jangan merujuk medsos

Denpasar (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengingatkan media massa mainstream (arus utama) untuk tidak menjadikan media sosial sebagai rujukan karena hal itu akan berisiko membuat masyarakat memercayai hoaks dan tidak percaya pada lembaga resmi yang kredibel.

"Kasus jutaan tenaga kerja asal Cina dan pernyataan Pak Wiranto akan menutup media massa merupakan bukti bahwa media massa sudah memakai medsos sebagai rujukan, padahal informasinya hanya berbasis 'talking news' dan bukan presisi (berbasis data/akurasi)," katanya di Denpasar, Kamis.

Dalam workshop "Peliputan Pasca-Pemilu oleh Media" yang diselenggarakan Dewan Pers dengan melibatkan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan serta dihadiri organisasi media dan puluhan pimpinan redaksi media massa se-Bali itu, dia menjelaskan bahwa informasi tidak benar dari medsos akan dipercaya masyarakat bila dari media massa.

"Padahal, pernyataan Presiden Jokowi sesungguhnya adalah 'Pemerintah akan mendatangkan 10 juta wisatawan Cina'. Namun, dipelintir medsos menjadi 'Pemerintah akan mendatangkan 10 juta tenaga kerja Cina' dan celakanya pelintiran itu diambil media massa tanpa konfirmasi," katanya.

Akhirnya, pemerintah pun kelabakan untuk meluruskan dengan waktu yang cukup lama hingga lebih dari 2,5 bulan, termasuk pihak Imigrasi yang perlu menegaskan bahwa keluar masuknya WNA itu selalu memakai perizinan Imigrasi dan kedatangan 10 juta tenaga kerja Cina itu tidak benar adanya.

"Yang mengkhawatirkan informasi bantahan itu masih dipelintir oleh medsos bahwa Imigrasi ada di pihak pemerintah, sehingga informasinya bisa dipertanyakan. Kalau lembaga resmi yang kompeten seperti Imigrasi saja tidak dipercaya, semuanya bisa kacau. Itulah akibat dari informasi medsos yang dipelintir, tetapi justru dipakai media massa hingga bergulir ke mana-mana," katanya.

Hal yang sama juga terjadi pada pernyataan Menkopolhukam tentang rencana menutup media massa. "Informasinya sesungguhnya adalah 'Pemerintah akan menutup akun abal-abal yang menghina pejabat', tetapi dipelintir medsos menjadi 'Pemerintah akan menutup media massa yang menghina pejabat' sehingga menjadi ramai, padahal media massa itu urusan Dewan Pers. Kalau akun abal-abal, memang menjadi ranah Kemkominfo," katanya.