Pamekasan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur, menerapkan cara-cara khusus bagi penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di wilayah itu, yakni dengan memasang stiker pada rumah-rumah warga penerima bantuan.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupateb Sampang Syamsul Hidayat di Sampang, Kamis, langkah itu dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung.
"Dengan adanya stiker ini, masyarakat akan mengetahui bahwa yang bersangkutan menerima bantuan PKH dan tergolong keluarga miskin," katanya.
Masing-masing rumah tangga penerima bantuan akan terpampang stiker yang isinya mengumumkan bahwa rumah tangga tersebut penerima bantuan PKH dan tergolong warga miskin.
Intinya, sambung dia, stiker itu akan mengumumkan kepada masyarakat dan tetangganya bahwa yang bersangkutan merupakan warga miskin dan menerima bantuan PKH.
"Langkah ini juga kami lakukan, untuk menekan terjadinya penyimpangan atau adanya bantuan yang tidak tepat sasaran," kata Hidayat.
Menurut dia, pemasangan stiker kepada keluarga miskin dan kurang mampu penerima manfaat itu, terinspirasi dari beberapa kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan sistem itu.
Ia mencontohkan seperti di Brebes, Jawa Tengah. Di kabupaten itu, rumah semua penerima bantuan PKH diberi stiker bahwa mereka keluarga miskin dan menerima bantuan PKH.
Hasilnya ternyata sangat efektif, bahkan banyak keluarga yang menolak menerima bantuan, karena harus menempelkan stiker sebagai keluarga miskin.
"Fenomena di Kabupaten Sampang ini tidak jauh berbeda. Kalau ada bantuan, keluarga yang mampu juga mengaku miskin, akan tetapi tidak mau diumumkan atau disebut sebagai warga miskin. Makanya tahun ini kami terapkan disini," kata Hidayat.
Sementara itu, jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Sampang, Madura, berdasarkan data sebanyak 52.498 keluarga penerima manfaat pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 71.895 keluarga penerima manfaat.
Penambahan itu terjadi, karena beberapa hal. Selain memang ada keluarga miskin yang belum terdata, juga atas kebijakan politik aparat desa.
"Dengan pemasangan stiker itu nanti akan menjadi koreksi bersama, sekaligus sebagai bentuk transparansi bantuan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah," katanya, menjelaskan.
Kalangan DPRD Sampang umumnya mendukung kebijakan Dinsos Sampang memasang stiker di masing-masing rumah warga penerima bantuan PKH itu. (*)
