Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya menyebut ada sejumlah komponen penting yang diperjuangan terkait pengelolaan SMA/MA/SMK, tidak hanya sebatas gratis biaya SPP namun juga termasuk hal lain sebagai penunjang pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan, di Surabaya, Senin, mengatakan dulu anggaran yang disediakan oleh Pemkot Surabaya untuk mengelola 272 lembaga SMA/MA/SMK (data profilsekolah.dispendik.surabaya.go.id 2016), baik negeri dan swasta, diperuntukan banyak hal.
"Seperti untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan, untuk peningkatan sekolah terhadap kurikulum, persiapan dan pelaksanaan ujian nasional (UN), hingga menyediakan layanan pendidikan yang bermutu," kata Ikhsan.
Pendidikan SMA/MA/SMK di Surabaya, lanjut Ikhsan, juga ditunjang dengan peningkatan kompetensi siswa, seperti program pemberian sertifikasi profesi bagi siswa SMK agar siap kerja, tambahan makan siang gratis bagi siswa SMK yang melaksanakan praktik hingga sore di sekolah.
"Bahkan untuk siswa SMA, pemkot juga memberikan pelatihan softskill gratis di berbagai bidang, seperti culinary, desain grafis, fotografi, programmer, penyiar radio, hingga broadcasting," ujarnya.
Ia menyebut perhatian terhadap peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan dengan memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) juga dinilai penting, agar dimaksimalkan untuk membayar berbagai kebutuhan penunjang fasilitas sekolah, seperti listrik, internet, hingga pemberian honor kepada GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang mengacu ke standar UMK.
"Bahkan dulu Pemkot Surabaya juga memberikan honor bagi tenaga inklusi di SMA/SMK penyelenggara pendidikan inklusi, pemberian tunjangan kinerja guru PNS, tunjungan fungsional guru swasta, honor tenaga SMA terbuka, hingga pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik," katanya.
Untuk peningkatan sekolah terhadap kurikulum, berbagai kegiatan digelar rutin, di antaranya penyusunan dokumen kurikulum SMA dan SMK, workshop analisis kesejajaran KI dan KD SMA dan SMK, workshop penyusunan perangkat pembelajaran bagi SMA dan SMK, workshop penyusunan modul pembelajaran SMA dan SMK, workshop pengelolaan laboratorium IPA SMA, serta pelatihan penilaian otentik SMA dan SMK.
Di sisi lain, ia mengungkapkan, Pemkot Surabaya juga memberikan pembinaan akademis dan non akademis untuk siswa SMA-SMK, yang bersifat gratis meliputi lomba debat bahasa Indonesia dan bahas Inggris untuk akademis.
Sementara non akademis, dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan nasionalisme siswa (PMI, PMR, LDKS, Kongres Pelajar). Terlebih, ada juga penguatan peran OSIS se-Kota Surabaya melalui Organisasi Pelajar Siswa (Orpes) SMA/SMK yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya secara gratis melalui kegiatan hari bumi, kegiatan sosial, dan sebagainya.
"Pemkot Surabaya juga menyediakan layanan pendidikan bermutu dengan memberikan beasiswa pelayaran, keperawatan, teknik PAL, dan lain-lain," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan ada beberapa poin lain yang juga diperhatikan dan ditanggung oleh Pemkot Surabaya seperti infrastruktur yang mewadahi, laboratorium, praktikum, hingga berbagai kompetensi gratis untuk mendukung pendidikan para pelajar.
"Jadi berbicara pendidikan itu bukan hanya tentang SPP aja. Kalau di Surabaya, listrik, air, internet sekolah itu kita bayar semua," kata Wali Kota Risma.
Menurut dia, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam stimulus penunjang perubahan masa depan. Melalui pendidikan, seseorang bisa merubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik.
Namun, lanjut dia, untuk mewujudkan hal tersebut, juga harus ditopang dengan sistem pengelolaan pendidikan yang baik pada suatu daerah. "Kalau dulu SMK itu kita kasih makan siang, uang praktikum, insentif untuk guru, bahkan seragam," ujarnya.
Hal itu, menurut Risma, sebagai komitmen dari Pemkot Surabaya dalam mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang komprehensif di Kota Pahlawan. Sehingga dulu pelajar SMA/MA/SMK di Surabaya hanya dituntut untuk fokus belajar, tanpa perlu memikirkan kebutuhan biaya untuk pendidikan mereka.
Sebab, Pemkot Surabaya sudah memberikan berbagai fasilitas gratis untuk menunjang mereka agar hanya fokus mengenyam pendidikan. "Karena di Surabaya itu semua kita bayar, pemeliharaan gedung itu semua kita. Misal lapangan rusak, tinggal dia (pihak sekolah) kirim surat saja. Jadi kebutuhan sekolah itu memang mahal," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan bahwa kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait rencana penggratisan SPP SMA/SMK yang berlaku mulai Juli 2019 ternyata tidak sepenuhnya gratis, khususnya bagi sekolah swasta.
Menurutnya untuk sekolah swasta penggratisan itu berupa tunjangan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim yang untuk tiap daerahnya berbeda, bukan sepenuhnya gratis.
"Tapi, kalau swasta tidak full, kan swasta bayarnya mahal-mahal. Tapi, kita standarnya dana kita sesuai dengan SE Gubernur," kata Saiful.
Saiful mencontohkan, SMA swasta di Surabaya SPP-nya senilai Rp200.000, sementara pada SE Gubernur di Surabaya indeksnya Rp150.000, sehingga orang tua murid tinggal membayar sisanya Rp50.000. ***3***
Pewarta : Abdul Hakim
