Trenggalek (Antaranews Jatim) - Pelaksana Tugas Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin mendukung penuh rencana pemberian stiker untuk keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bertujuan meminimalkan risiko tidak tepat sasaran, sebagaimana sampai saat ini masih terjadi.
"Saya tentu sepakat dengan motivasi agar program bantuan tepat sasaran. Stikerisasi bisa menjadi solusi, namun redaksionalnya harus baik. Jangan sampai menimbulkan ketersinggungan," kata Arifin atau biasa disapa Ipin ini, di Trenggalek, Kamis.
Menurut dia, stikerisasi untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH dan BPNT baik, tetapi sensitif.
Intinya Ipin meminta agar rencana pemasangan stiker tidak justru berpotensi mempermalukan warga penerima manfaat.
"Semangat dari program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan) adalah supaya kita (Pemkab dan gabungan pemangku kepentingan lain yang terlibat) mau menengok bawah dan melihat adakah yang lebih parah dari itu dan belum ditengok, belum berstiker. Jangan sampai ada rumah gede bersetiker yang rumahnya lebih parah kok malah nggak berstiker," ujar Ipin.
Selain itu, lanjut Ipin, keberadaan striker tersebut akan mempermudah dalam melakukan pendataan tim survei dalam melakukan pemetaan.
Pasalnya untuk penerimaan bansos program pengentasan kemiskinan itu bersifat dinamis yang akan diperbarui secara periodik.
Meskipun penerima bantuan tidak dapat digantikan sewaktu-waktu, setidaknya kuota penerima manfaat nantinya dapat dialihkan bagi yang lebih membutuhkan.
Proses seleksi dan interaksi selanjutnya bisa dilakukan melalui musyawarah desa.
"Dengan kemajuan teknologi saat ini, kalau internetnya sudah masuk ke desa kita bisa langsung deteksi. Oke kita datanya sudah berbasis IT, tetapi untuk mengantarkan berasnya habis gesek dan segala macam agar bantuannya harus benar-benar tepat sasaran. Bu (Kepala) Dinsos sudah lapor ke saya, saya sampaikan redaksional jangan sampai menyakitkan hati. Misal, `Di Sini Warga Miskin`. (Redaksi) Itu kan menyakitkan. Bisa menimbulkan ketersinggungan," ujarnya.
Baca juga: Rumah Penerima Bantuan PKH di Trenggalek Dipasangi Stiker Khusus
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati mengatakan, sebelum memasang stiker di rumah penerima bantuan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Trenggalek.
Dia khawatir pemasangan stiker itu bakal menyalahi aturan karena dianggap mendiskreditkan golongan tertentu.
"Stiker itu, kemarin saya koordinasi dengan Polres. Ini saya tanyakan kalau saya memasang stiker itu secara hukum menyalahi tidak, karena nanti dianggap meremehkan atau mendiskreditkan satu golongan tertentu. Nanti di dalam stiker itu rencananya bahasanya saja yang dihaluskan, jadi tidak masyarakat miskin. Tapi penerima bantuan program dari Kemensos, termasuk PKH,BPNT, dan lain sebagainya," kata Ratna.
Selain berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dia mengingatkan pentingnya peran tim survei untuk menentukan penerima bansos. Pasalnya, perangkat desa setempat menjadi ujung tombak untuk menentukan sasaran penerima bantuan.
Dia enggan berspekulasi ketika disinggung masih adanya warga kategori mampu yang menerima bantuan. Hanya saja dia berharap keberadaan stiker itu menjadi alternatif kontrol sosial penerima bantuan. (*)
