Surabaya (Antaranews Jatim) - Jajaran Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan penyedia aplikasi pembayaran OVO guna memajukan pendidikan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan.
Wakil Dekan II Fakultas Bisnis UKWMS Marliana Junaedi, SE., M.Si usai penandatanganan MoU dengan Direktur OVO Johnny Widodo di kampus UKWMS, Kamis, mengatakan kerja sama tersebut akan dilaksanakan di bidang akademik dalam bentuk mentoring, pelatihan dan magang.
"Selain itu kita juga berkomitmen untuk membuat `cashless society` (komunitas non tunai) di lingkungan FB sendiri maupun UMKM binaan, semoga hal ini akan membawa manfaat bagi masyarakat luas," kata Marliana.
Sementara itu Direktur OVO Johnny Widodo mengatakan kerja sama ini sebagai bentuk adaptasi OVO di era digital untuk beradaptasi dengan era digital. Dimana sebagai sebagai platform pembayaran digital juga membantu UMKM sebagai salah satu salah satu roda penggerak ekonomi.
"Ini juga sebagai bagian dari strategi untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi non-tunai, OVO telah bermitra dengan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia dan sudah tersedia di 212 kota dan 350.000 gerai," ujar Johnny.
Dikatakannya, selama ini banyak yang memandang UMKM dengan sebelah mata karena ada anggapan bahwa kebanyakan usaha kecil akan tetap kecil bahkan setelah bertahun-tahun.
Padahal, menurut Johnny proyeksi tahun 2018 di Indonesia ada sekitar 60 juta UKM yang dapat menghasilkan Rp1.000 triliun yang termasuk dalam 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan pemanfaatan 97 persen tenaga kerja. Bahkan jika dibandingkan dengan Thailand, ada jauh lebih banyak UMKM di Indonesia.
"Namun sayangnya UMKM kita melayani pelanggan yang jauh lebih sedikit. Sebenarnya digitalisasi bisa membantu menangani hal ini, fintech seharusnya bisa membantu perekonomian Indonesia," katanya.
Johnny menyatakan pengelola fintech memiliki tugas untuk memastikan agar mereka yang semula transaksi keuangannya belum tercatat menjadi tercatat secara digital. Hal ini bukan hal yang mudah karena mengharuskan mengubah kebiasaan transaksi masyarakat dari yang serba tunai menjadi non tunai.(*)
