Kurangi Ketergantungan Impor, Pakde Karwo Minta Perdagangan Antarprovinsi Digenjot

id gubernur jatim,soekarwo,perdagangan antarprovinsi,kerja sama dagang

Kurangi Ketergantungan Impor, Pakde Karwo Minta Perdagangan Antarprovinsi Digenjot

Pengunjung melihat produk kerajinan di salah satu stan pameran saat pembukaan Surabaya Great Expo 2018, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/8). (Dok Antara Jatim/Moch Asim/18)

Jangan ada lagi impor selama bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Caranya, melakukan hubungan perdagangan dengan provinsi lain
Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur berharap kerja sama perdagangan antarprovinsi yang selama ini sudah berjalan semakin ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan impor dari negara lain.

"Jangan ada lagi impor selama bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Caranya, melakukan hubungan perdagangan dengan provinsi lain," ujarnya ketika ditemui wartawan di Surabaya, Senin.

Ia mencontohkan, jika bahan baku di Jatim kurang, tapi di provinsi lain ada, maka bisa dikerjasamakan, termasuk segala keperluan seperti nikel, agro, bawang putih hingga kedelai.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, cara tersebut menjadi bagian solusi dari mengurangi ketergantungan mengatasi impor bahan baku dari negara lain.

Bentuk kerja sama lain yang bisa dilakukan, kata dia, adalah dengan wilayah yang memiliki perbedaan iklim, seperti di daerah sebelah khatulistiwa karena di wilayah tersebut ada yang sudah hujan dan masih kemarau.

Kondisi tersebut, biasanya memiliki komoditas unggulan sehingga bisa dilakukan kerja sama perdagangan antardaerah.

"Bisa saja di Kalimantan cabai bagus, tapi di daerah Sulawesi membutuhkan, atau DKI Jakarta ingin membeli beras dari daerah lain juga bisa dilakukan," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Sementara itu, Jatim saat ini telah memiliki kantor perwakilan dagang di 26 provinsi untuk menggerakkan sektor perdagangan yang dimanfaatkan sebagai penguatan perekonomian, bahkan menjadi model atau contoh dari sejumlah daerah lain.
 
"Kita harus memahami bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga harus memiliki perwakilan dagang di daerah-daerah, khususnya yang berada di pulau berbeda," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar