Surabaya (Antaranews Jatim) - Ikatan Keluarga Madura (Ikama) menyayangkan jika ada pejabat publik berasal dari Madura yang tidak sepakat dengan digratiskannya tarif melintasi Jembatan Suramadu untuk semua jenis kendaraan.
“Saya secara pribadi dan Ikama sangat prihatin jika ada pejabat publik, apalagi berasal dari Madura, yang mempertanyakan lagi kebijakan pembebasan biaya di Suramadu,” ujar Ketua Umum Ikama HM. Rawi kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Per 27 Oktober 2018 mulai pukul 17.00 WIB, Presiden Joko Widodo meresmikan pembebasan tarif di Suramadu dan mengubah status jalan tol menjadi non-tol.
Ikama, kata dia, menerima informasi masih adanya tokoh-tokoh di negeri ini yang kontra terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, padahal penggratisan tersebut merupakan berkah luar biasa bagi rakyat, khususnya asal Madura.
Menurut dia, tidak berbayarnya tarif melintasi jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut akan membuat warga setempat terangkat kesejahteraannya, termasuk meningkatkan investasi di Madura maupun Jawa Timur.
“Ini adalah sejarah bagi warga Madura. Dulu sebelum ada jembatan, kami bayar kapal ferry, kemudian ada jembatan bayar, sampai turun tarifnya 50 persen dan sekarang benar-benar gratis. Ini sama dengan warga Madura merasakan kemerdekaan,” ucapnya.
Pengusaha kelahiran Bangkalan itu yakin investor akan banyak yang masuk ke “Pulau Garam”, lalu membangun insfrastruktur dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
“Nah, jika orang-orang Madura memiliki pekerjaan dan mendapatkan gaji layak maka kriminalitas di sana akan semakin berkurang. Ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat tentang citra negatif dalam hal keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Madura,” katanya.
Di sisi lain, Relawan Jokowi-Ma’ruf (RJM) mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden karena menyetujui pembebasan tarif Jembatan Suramadu dan berkomitmen bersama-sama membangun Madura menjadi daerah yang pendapatan di bidang ekonominya selalu terendah dibanding daerah lain di Jawa Timur.
“Kami akan bersama rakyat membangun Madura. Seperti dari sisi sumber daya manusia (SDM), akan bersama kalangan akademisi melibatkan tokoh dan orang yang mampu mencetak SDM lebih berkualitas,” kata Ketua Dewan Pembina RJM, Syaiful Ma’arif, didampingi Ketua RJM Djadi Galajapo.
Pihaknya akan bekerja sama dengan kalangan kampus, seperti Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, Universitas Madura di Pamekasan dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Pulau Madura. (*)
