Malang (Antaranews Jatim) - Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan kesiapannya, baik fisik maupun mental, untuk menjalani pemeriksaan perdana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin.
Rendra Kresna yang terbelit dugaan kasus gratifikasi dan suap itu bertolak ke Jakarta, Minggu (14/10) dengan pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang.
Sebelum "take off" Rendra yang didampingi putranya, Kresna Dewanata Prosakh, Wakil Bupati Malang Sanusi, dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang itu menyampaikan beberapa pesan.
"Usia saya sudah 57 tahun. Kalau kita berkaca pada usia Nabi Muhammad adalah 63 tahun, kesempatan saya tinggal 6 tahun lagi. Saya ikhlas menerima apapun yang terjadi saat ini maupun ke depan," ucapnya sebelum bertolak ke Jakarta.
Rendra mengaku sebagai pemimpin akan menanggung segala kemungkinan yang ada sebab seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya adalah tanggung jawabnya, terlepas itu sebuah kesalahan yang tidak dia ketahui sama sekali.
Namun, sebagai pemimpin, lanjut Rendra, semua harus dia tanggung karena pemimpin menjadi pengontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan anak buahnya. Oleh karena itu, jika ada yang terpeleset dan terperosok dalam lubang kesalahan, dia memilih untuk menanggungnya sendiri.
Bupati Rendra disangkakan oleh KPK dalam dua kasus yang berbeda, yakni suap dan gratifikasi. Rendra diduga menerima uang sebesar Rp7 miliar dari dua kasus yang kini sedang membelitnya itu.
Baca juga: Rendra Kresna Ditetapkan sebagai Tersangka Suap dan Gratifikasi
Baca juga: Bupati Malang Tersangka Kasus Gratifikasi "DAK" 2011
Sebelumnya, Rendra juga berpesan secara khusus kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malang agar seluruh program yang sudah dijalankan dan menunjukkan perkembangan positif terus ditingkatkan, khususnya program yang bersentuhan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
Dua program yang menjadi perhatian Rendra dan mulai diseriusi adalah program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari dan desa wisata. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi pada dirinya, dua program itu harus tetap dijalankan.
"Saya titip agar program ini terus dijalankan dan jangan pernah berhenti karena ke depan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," ucap Rendra.
Selain itu, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu juga berpesan agar seluruh layanan kepada masyarakat berjalan seperti biasanya.
Setiap OPD juga harus berperan dan memberi layanan yang optimal kepada publik sehingga Kabupaten Malang yang sudah mengalami kemajuan menjadi makin maju.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah 22 lokasi di Kabupaten Malang, di antaranya Rumah Dinas Bupati Malang, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, rumah pribadi salah satu kepala bidang Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kantor Dinas Pertanian.
KPK juga menggeledah Kantor Partai NasDem Korwil Jawa Timur, Kantor PUPR Kabupaten Malang, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kntor BUP, dan rumah saksi (kepala bidang di Dinas Bina Marga). (*)
Baca juga: KPK Panggil Sembilan Saksi Gratifikasi Bupati Malang
