Palu, (Antara) - Hasil Rakor Pemerintah yang dipimpin kepala BNPB memutuskan mengubah sistem penyaluran bantuan dari terpusat di posko pusat menjadi tingkat kecamatan di kabupaten kota terdampak. Rakor tersebut diikuti BNPB, Kemensos, Pemprov, TNI/Polri di kantor Gubernur Sulteng, kemarin petang.
Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama menjelaskan perubahan mekanisme penyaluran itu diambil agar lebih efektif.
"Ini merupakan keputusan rakor di kantor Gubernur Sulteng kemarin petang. Ini dilakukan agar lebih efektif," tegas Asep kepada media di posko induk Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Minggu (7/10).
Selain itu, dikatakan Asep perubahan ini juga untuk menghindari adanya pengungsi yang berpindah-pindah posko untuk mendapatkan bantuan.
Asep menambahkan penyaluran bantuan melalui posko induk Dinas Sosial secara berkelompok akan berakhir hari ini. Tercatat sebanyak 1.500 pengungsi hari ini memadati posko induk Kemensos.
"Penyaluran secara berkelompok akan kita akhiri hari ini dan selanjutnya bantuan akan dikirim melalui Dinsos lalu disalurkan via kecamatan.Untuk itu, masyarakat harus mendaftar di kecamatan setempat untuk mendapatkan bantuan," tambahnya.
Asep berharap seluruh unsur aparat keamanan TNI/Polri dapat membantu distribusi bantuan tersebut. Sementara itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Margowiyono menjelaskan dengan mekanisme penyaluran yang baru ini akan memudahkan pendataan dan pendistribusian bantuan.
Selain itu, Kemensos juga akan dibantu oleh Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, TAGANA dalam mendiatribusikan bantuan.
"Kita juga ajak Karang Taruna untuk membantu penyaluran di pelosok yang belum terjangkau. Mereka kita libatkan karena mereka mempunyai anggota hingga kecamatan bahkan tingkat kelurahan," tegas Margo.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengaku telah melakukan simulasi perumahan mekanisme distribusi bantuan.
"Kita udah lakukan semulasi sistem ini. Dengan sistem ini mereka (pengunsi) dapat terpenuhi kebutuhannya," tegas Hidayat.
Hidayat mengaku akan melakukan verifikasi yang terhadap pengajuan bantuan agar tidak salah sasaran.
"Kemarin ada yang melapor meminta bantuan mengaku warganya 200 orang. Hal ini tidak mungkin karena dalam kondisi bencana seperti ini masa tidak ada korban," tutur Hidayat.
Ia mengimbau agar masyarakat yang mengungsi untuk aktif mendekat ke posko induk kecamatan guna mendapatkan bantuan. "Caranya mereka menunjuk perwakilan untuk datang ke kecematan terdekat guna mendapatkan bantuan. Jika mereka tidak melapor bagaimana kita tau posisi mereka," jelas Hidayat.
Untuk daerah yang masih terisolir, dikatakan hidayat pemerintah telah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mengerahkan kapal dan heli mereka guna mendistribusikan bantuan.
"Untuk Pantai Barat Kabupaten Donggala kita telah meminta TNI/Polri dan basarnya menjangkau mereka dengan menggunakan heli atau kapal dari kabupaten terdekat," lanjutnya.
Kepercayaan Masyarakat
Andi salah satu warga boru kecamatan biromaru meminta Kemensos untuk menurunkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) menjadi petugas penyaluran di kelurahan karena lebih mengerti kebutuhan mereka.
"Kami minta Kemensos untuk mengawal langsung penyaluran selain TNI/Polri karena kita lebih percaya dibanding aparatur desa. Mereka (Aparatur Desa) kan keluarganya juga menjadi korban jadi bagaimana bisa memperhatikan kami," tegas Andi.
Andi mengaku dateng ke posko kemensos karena mendapatkan informasi dari pengungsi lainnya menganai kemudahan dan jaminan mendapatkan bantuan.
"Saya dapat info ini dari rekan yang telah mendapatkannya kemarin," ucapnya.
Untuk kebutuhan dapur umum di lokasi pengungsian, Margo mengaku akan melakukan penyisiran daerah mana saja yang memungkinkan untuk didirikan. "Kita akan sisir dan bila dirasa perlu maka daerah yang kita datengin bisa didirikan dapur umum dan dipenuhi segala kebutuhan dapur tersebut," ujarnya.(*)
