Pakar : Perubahan Dua Nama Jalan Surabaya Cederai Sejarah

Surabaya (Antaranews Jatim) - Pakar Tata Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Johan Silas menilai perubahan dua nama di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Jalan Dinoyo menjadi Sunda dan Jalan Gunungsari menjadi Siliwangi, bisa mencederai sejarah.

"Tidak setuju karena perubahan nama jalan ini akan berdampak pada sejarah panjang jalan itu," kata Johan Silas saat diundang Pansus Raperda Perubahan Nama Jalan untuk rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Kamis.

Menurut dia, perubahan nama jalan secara total atau hanya sebagian saja tetap menciderai sejarah pada saat dua nama jalan tersebut ada sejak dahulu. Sebab, lanjut dia, faktor historis tidak akan mengenal sebagian atau bahkan seluruhnya.

"Kalau memang rekonsiliasi budaya, harusnya yang terkait langsung itu di Mojokerto bukan di Surabaya waktu Perang Bubat. Belanda saja dari dulu tidak berani mengubah nama jalan itu," ujarnya.

Terkait hal itu, Ketua Pansus Raperda Perubahan Nama Jalan Fatchul Muid memastikan, polemik yang terjadi itu akan terus diakomodir. Tentunya, kata dia, pansus selalu mendengarkan masukan dari semua pihak.

"Karena kami harus mengakomodir seluruh pendapat yang masuk untuk kemudian didiskusikan secara internal," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, politisi Nasdem ini memastikan dalam waktu dekat proses penggodokan nama jalan akan tuntas. "Nanti Senin depan akan kami rapatkan secara internal. Kalau tidak bisa mufakat, ya akan kami votingkan," katanya.

Perwakilan warga terdampak yang bertempat tinggal di Jalan Dinoyo dan Gunungsari sebelumnya secara tegas menolak adanya perubahan nama jalan itu ketika melakukan dengar pendapat dengan pihak pansus.

"Saya bersama warga terdampak akan tetap teguh untuk menolak adanya pengubahan nama jalan. Saya sampai mati pun akan menolak," kata Ketua RT 5 RW 8 Gunungsari Supriadi .

Bahkan, lanjut dia, meski Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi Jatim telah menjamin berbagai kemudahan pengubahan administrasi, namun pihaknya tidak percaya.

"Kami tidak yakin bahwa berbagai kemudahan itu akan benar-benar ada. Kami tidak ingin dibohongi," katanya. (*)