Menteri PPPA Kembali Tekankan Pentingnya Perlindungan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Yohana Yembise saat memberikan keterangan kepada awak media pada kegiatan pemberian penghargaan kepada kabupaten kota layak anak di Surabaya, Senin (23/7) (Indra)

Selain itu, di tempat itu juga bisa dilakukan pengasuhan anak berbasis hak anak, tuang bermain ramah anak, sehingga bisa memberikan edukasi dan pengembangan terhadap anak

Surabaya, (Antaranews Jatim) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Yohana Yembise kembali mengingatkan akan pentingnya perlindungan terhadap anak, terutama peran dari keluarga untuk meminimalkan pelanggaran kepada anak.

"Anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, jika seluruh keluarga di Indonesia bisa memahami dan mendukung pemenuhan anak dalam keluarga masing-masing. Jadikan hak anak sebagai prioritas utama untuk mendukung tumbuh kembang anak," katanya di sela kegiatan pemberian penghargaan kota atau kabupaten layak anak di Surabaya, Senin malam.

Ia mengemukakan, Indonesia mentargetkan menjadi negara layak anak, dimana tidak terjadi kekerasan pada anak pada tahun 2030 mendatang dan semoga dengan sisa waktu ini ada perubahan kedepannya.

"Keluarga sangat penting dalam pemenuhan hak anak, dimana ada nilai investasi dengan menempatkan pemenuhan anak sebagai prioritas utama keluarga dalam proses tumbuh kembangannya," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sebanyak 50 pusat pembelajaran keluarga (puspaga) yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak.

"Selain itu, di tempat itu juga bisa dilakukan pengasuhan anak berbasis hak anak, tuang bermain ramah anak, sehingga bisa memberikan edukasi dan pengembangan terhadap anak," ucapnya.

Sejak diluncurkan sebanyak 20 kabupaten kota layak anak, sekarang jumlahnya terus meningkat menjadi 239 kabupaten kota layak anak.

"Dalam penilaian yang dilakukan pihak independent ada 24 indikator yang dijadikan acuan dalam proses penilaian tersebut di antaranya seperti hak sipil kebebasan anak, akta kelahiran, informasi layak konsumsi dan menjadikan anak sebagai pelopor dan juga pelapor," ujarnya.

Ia mengatakan, pada pemberian penghargaan ini ada 177 kabupaten kota yang akan mendapatkan penghargaan tersebut di antaranya penghargaan pratama, madya, nindya dan juga utama.

"Juga ada penghargaan khusus kepada beberapa Gubernur, Bupati, Polda dan juga Polres yang memberikan penanganan khusus terhadap hukum anak di daerah tertentu," ujarnya.(*)