Bojonegoro (Antara Jatim) - Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran Rp75 juta untuk pengadaan air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau tahun ini dengan perhitungan tersebar di 15 kecamatan.
"Besarnya anggaran pengadaan air bersih sama dengan tahun lalu. Ya usulannya lebih dari itu tetapi disetujui Rp75 juta," kata Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Adi Witjaksono, di Bojonegoro, Selasa.
Menurut dia, alokasi anggaran yang tersedia itu tidak mencukupi untuk pengadaan air bersih bagi warga yang daerahnya mengalami kekeringan.
Tetapi, katanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga ikut membantu dalam pengadaan air bersih termasuk sejumlah perusahaan yang mengelola migas di Bojonegoro. "Bakal calon bupati yang akan mencalonkan juga bisa ikut melakukan pengadaan air bersih," ucapnya menegaskan.
Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo menyatakan sampai sekarang belum ada warga yang mengajukan permintaan air bersih.
"Perkiraan saya pertengahan September baru ada warga yang mengajukan permintaan air bersih," ucapnya.
Meskipun demikian, lanjut Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD MZ.Budi Mulyono, pihaknya sudah melakukan pemetaan daerah yang rawan mengalami kekeringan.
Dari data yang diterima menyebutkan sebanyak 28.854 kepala keluarga (KK), dengan jumlah 76.093 jiwa yang tersebar di 60 desa di 15 kecamatan rawan kesulitan air bersih pada musim kemarau. "Jarak rumah warga dengan sumber mata air berkisar 1-4 kilometer," katanya.
Menurut dia, pemetaan daerah rawan mengalami kekeringan itu d mengalami perubahan d karena adanya berbagai program pengadaan air bersih.
Ia memberikan gambaran di suatu desa yang semula ada tiga dusun yang warganya rutin mengalami kekeringan menjadi berkurang hanya dua dusun, karena satu dusun sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM.
Oleh karena itu, lanjut dia, dusun yang sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM tidak masuk lagi dalam data dusun yang rawan kekeringan. Selain itu, juga pengadaan air bersih dengan air tanah dengan sistem tower program BPBD seperti di Desa Jari, Kecamatan Sekar.
“Sekarang ada 138 dusun yang rawan mengalami kekeringan. Jumlah itu sudah menurun dibandingkan tahun lalu karena adanya pelayanan air bersih yang dilakukan PDAM dan BPBD,” kata dia.
BPBD menyebutkan daerah yang rawan kekeringan sebanyak 138 dusun di 15 desa yang tersebar di Kecamatan Sumberrejo, Sugihwaras, Gayam, Kepohbaru, Kedungadem, Temayang, Kedewan, Ngasem, Malo, Sukosewu, Purwosari, Ngambon, Ngraho, Tambakrejo, dan Kasiman. (*)
