Jember (Antara Jatim) - Sebanyak sembilan rekomendasi prioritas untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's) atau SDGs di Kabupaten Jember dihasilkan dalam lokakarya yang digelar Migrant Care bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
"Beberapa rekomendasi tersebut dihasilkan setelah melalui serangkaian seminar dan diskusi panjang yang melibatkan sejumlah pihak baik organisasi perangkat daerah, akademikus, organisasi masyarakat, dan Civil Society Organization (CSO)," kata Project Officer Migrant Care di Jember Bambang Teguh Karyanto usai lokakarya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.
Menurutnya beberapa rekomendasi tersebut meliputi beberapa tema besar yang menjadi prioritas untuk melaksanakan SDGs di Kabupaten Jember yakni (1) kemiskinan, (2) pendidikan, (3) lingkungan hidup, (4) kesehatan, (5) hukum, (6) perempuan dan anak, (7) ekonomi dan ketenagakerjaan, (8) desa, dan terakhir (9) tata kelola pemerintah daerah.
Masalah kemiskinan di Jember yakni data kemiskinan tidak akurat, kurang koordinasi dan sinergisitas para pihak, akses ke pendidikan dan ekonomi terbatas, data yang tidak bisa diakses masyarakat, kepedulian pemerintah desa kurang, keterlibatan masyarakat kurang, tidak ada dukungan para pihak, tidak ada forum atau ruang untuk keterlibatan masyarakat, ketidaktepatan sasaran program, kurangnya pemahaman masyarakat, dan pelaksana di tingkat bawah.
"Tantangan dan potensi dari kemiskinan yakni data dari para pihak, sinergisitas data dari para pihak (validasi data, komparasi base line data, dan legalitas data), sinegisitas program para pihak, nilai-nilai, dan budaya," tuturnya.
Kemudian masalah pendidikan juga mendapat prioritas untuk pelaksanaan SDGs di Kabupaten Jember karena masih banyaknya pernikahan dini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kurang dan tidak sampai ke desa, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat masih jauh dari realitas masyarakat.
"Dari masalah pendidikan, potensi dan tantangannya yakni perkembangan teknologi, pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua usia, sosial parenting, Indeks Pembangunan Manusia, banyaknya perguruan tinggi, dan pendidikan bagi difabel," katanya.
Masalah kesehatan juga mendapat sorotan karena angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) masih tinggi, penyakit menular dan tidak menular juga masih tinggi, standar layanan minimal kesehatan masyarakat masih rendah, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga belum sepenuhnya terjangkau, monitoring masih dilakukan secara struktural, dan SKM hanya dilakukan di puskesmas yang terakreditasi.
"Kami juga menyoroti tentang masalah perempuan dan anak yakni masih banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rentan masalah ketahanan keluarga, kenakalan remaja, ruang aktualisasi anak kurang, kesulitan pengurusan adminduk, pendidikan anak buruh migran terabaikan, pola asuh anak-anak buruh migran, konstruksi sosial yang menindas, minimnya alokasi anggaran untuk program perempuan dan anak," ujarnya.
Bambang mengatakan sembilan rekomendasi itu akan dibahas oleh tim bersama secara detail yang terdiri dari pemerintah, akademikus, dan CSO untuk merumuskan rencana aksi daerah dalam melaksanakan SDGs di Kabupaten Jember.
"Dalam sambutan Bupati Jember Faida yang diwakili oleh Asisten 2 Pemkab Jember Edy Budi Susilo menyampaikan dukungan yang penuh terhadap lokakarya itu, bahkan pemerintah akan membentuk tim koordinasi daerah dalam rangka pencapaian SDGs," katanya.
Ia berharap rekomendasi tersebut tidak hanya sekedar catatan kertas yang diterima Pemkab Jember dalam tataran formalitas, namun harus ada rencana aksi daerah yang serius untuk melaksanakan SDGs di Kabupaten Jember guna mengurangi angka kemiskinan di wilayah setempat.(*)
