Tulungagung Layangkan 518 Surat Kesanggupan Bayar THR

Tulungagung (Antara Jatim) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur segera melayangkan surat edaran kesanggupan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada 518 perusahaan yang ada di wilayah tersebut.
    
"Hari ini surat edaran itu mulai kami layangkan," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Kerja Dinsosnakertrans Tulungagung Khristihanawati di Tulungagung, Senin.
    
Ia meyakinkan bahwa seluruh surat edaran sudah terkirim ke masing-masing perusahaan/unit usaha dalam tempo maksimal sepekan ke depan.
    
Setelah itu, pihak perusahaan diwajibkan membuat surat kesanggupan yang maksimal harus dikembalikan H-7 Lebaran.
    
Jika saat itu ada perusahaan yang belum mengembalikan surat kesanggupan membayar, kata dia, akan ada inspeksi ke perusahaan tersebut untuk mengetahui apa alasannya belum mengembalikan surat kesanggupan tersebut.
    
"Kami akan cek bagi perusahaan yang belum mengembalikan surat kesanggupan tersebut, untuk mengetahui alasannya," katanya.
    
Selain itu, lanjut dia, dinakretrans juga akan membuka posko pengaduan THR. Jika ada karyawan yang tidak mendapatkan THR berdasarkan surat edaran tersebut.
    
"Dengan ini kami berharap agar para pengusaha membayar THR kepada karyawannya selambat-lambatnya H-7 lebaran," ujarnya.
    
Khristihanawati menambahkan, tercatat hingga Desember 2016 sekitar 518 perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah pekerja sekitar 15 ribu lebih dimana UMK untuk Tulungagung sekitar Rp1.375.150.
    
Khristihanawati menegaskan surat edaran yang dibuat sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja RI Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
    
Dalam peraturan itu tertuang, pihak perusahaan wajib memberikan THR kepada buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
    
Dalam permen tersebut ditekankan bahwa buruh yang sudah bekerja selama setahun bakal mendapatkan THR satu bulan gaji.
    
"Sedangkan untuk pekerja yang masih satu bulan bekerja juga berhak mendapatkan THR, namun dengan rumusan yakni masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu kali upah," katanya.
    
Ia juga menjelaskan bahwa Permen tahun ini mengatur setiap pekerja yang masa kerjanya masih satu bulan juga berhak mendapatkan THR.
    
"Untuk tahun lalu batas minimalnya masa kerja buruh minimal 6 bulan masa kerja baru mendapatkan THR," katanya.(*)