Masyarakat Jakarta Perlu Pemerintahan Stabil

Jakarta (Antara) - Masyarakat Jakarta menginginkan pemerintahan yang stabil terkait dengan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga riset Media Survey Nasional (Median), kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira.

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa tren elektabilitas Anies-Sandi mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak Februari hingga April 2017. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa warga Jakarta ingin pemerintahan yang stabil dengan sistem proporsional," kata Anggawira di Jakarta, Selasa.

Survei yang dilakukan Median menunjukkan bahwa pasangan petahana Ahok-Djarot dinilai lebih berpengalaman 65,9 persen, tetapi hanya 23,2 persen responden yang menilai Anies-Sandi berpengalaman.

Namun, dalam hal elektabilitas, pada survei yang sama menunjukkan bahwa Anies-Sandi memiliki elektabilitas 49,8 persen, sedangkan tingkat elektabilitas Ahok-Djarot 43,5 persen.

Menurut Anggawira, hal itu menunjukkan bahwa Anies-Sandi dianggap mampu oleh masyarakat untuk mempersatukan kegaduhan politik, dan memimpin berdasarkan akidah.

Sebab, sambungnya, kinerja baik saja tidak cukup untuk membuat Jakarta menjadi lebih maju.

"Masyarakat juga butuh pemimpin yang berakhlak dan mampu menjalankan fungsinya sesuai akidah. Pasalnya, kinerja baik dalam pembangunan fisik saja tidak cukup," ujarnya.

Lebih dari itu, ujar dia, masyarakat Jakarta juga dinilai menginginkan pemimpin yang bisa menjaga keutuhan dan kedamaian.

Koordinator Relawan Digital Anies-Sandi (Insider) Anthony Leong, Jumat (7/4), menyadari peran penting media sosial dalam menjaring dukungan.

Untuk itu, ujar Anthony, diharapkan kepada seluruh relawan dapat memaksimalkan potensi yang ada khususnya melalui media sosial kepada warga.

"Kami ajak mereka untuk berkreasi sebebas, dan sekreatif mungkin lewat konten. Namun, kami selalu tegaskan agar konten yang dibuat jauh dari isu SARA, dan tidak memuat provokasi. Kita jual value yang positif tentang Anies-Sandi di media sosial," jelasnya.

Dia mengakui bahwa banyak tantangan yang dihadapi antara lain terkait masalah bully, dan kampanye hitam serta sejumlah informasi hoax yang disebar para buzzer di dunia maya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti meminta pasangan calon, tim sukses, dan simpatisan yang berkampanye dalam masa Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tidak melakukan kampanye negatif.

"Sebaiknya kampanye negatif maupun kampanye hitam tidak dilakukan karena sama-sama memiliki kepentingan untuk menjatuhkan lawan," kata Mimah Susanti dalam diskusi bertajuk Adu Program VS Kampanye Hitam di Jakarta, Sabtu (1/4).

Mimah Susanti menjelaskan bahwa kampanye hitam dengan tegas dilarang karena cenderung berisi fitnah. Tetapi kampanye negatif meski kadang didasarkan pada fakta sebaiknya tetap tidak dilakukan karena hanya akan memperkeruh suasana dalam masa pilkada. (*)