"Kilas Balik" ANTARA Pamerkan 80 Foto Terbaik

Jakarta (Antara) - Pameran foto "Kilas Balik" yang digelar oleh Antara Foto bersama Galeri Antara menampilkan 80 foto terbaik karya fotografer Antara sepanjang 2016.


Ketua panitia Sigid Kurniawan mengatakan pameran "Kilas Balik" sudah digelar enam kali dan pada tahun ini foto yang ditampilkan jumlahnya sedikit dibandingkan sebelumnya.


"Biasanya kita menampilkan 150 foto pada pameran "Kilas Balik", namun tahun ini kita hanya menampilkan 80 foto terbaik, angka ini disesuaikan dengan umur Antara yang pada Desember tahun ini mencapai 80 tahun," kata Sigid saat ditemui usai pembukaan pameran di Galeri Antara, Jakarta, Jumat.


Dia mengatakan foto-foto tersebut merangkum peristiwa penting selama 2016 di seluruh Indonesia ditambah empat foto dari 2017.


"Setiap bulannya Antara memproduksi sekitar 14 ribu foto, dan kurator Oscar Motuloh memilih 80 foto yang dianggap paling baik dan kuat dari 38 fotografer Antara di seluruh Indonesia, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada 2016 adalah maraknya intoleransi terjadi di Indonesia. Seperti kasus Gafatar dan juga tentang penistaan agama," kata Sigid.


Selain masalah intoleransi, ada juga foto seperti Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad yang diarak keliling kota menggunakan bus tingkat setelah berhasil menjadi juara di Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, kemudian drama sidang pembunuhan Mirna Salihin yang melibatkan temannya Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa.


Pameran tersebut juga memasukkan empat foto dari pilkada Jakarta pada 15 Februari 2017, di antaranya adalah foto calon nomor urut dua Basuki Tjahja Purnama yang menunjukkan surat suaranya, foto calon nomor urut tiga yang menunjukkan tiga jari tangan bertinta tanda telah memberikan surat suara, dan juga foto Annisa Pohan, isteri dari calon nomor satu Agus Harimurti Yodhoyono yang mengenakan hijab saat hari pencoblosan.


Alasan foto-foto tersebut dipilih adalah seri dari peristiwa penting pada 2016 seperti kampanye dan juga aksi Bela Islam yang terjadi pada penghujung tahun 2016.


Menteri Komunikasi dan Informatik Rudiantara yang hadir pada pembukaan tersebut mengapresiasi karya-karya dari para fotografer.


Dia mengatakan karya foto adalah karya yang selalu membawa mementum dalam bentuk dinamika,


"Jurnalis foto berusaha menangkap dinamika yang terjadi pada saat peristiwa berlangsung sehingga setiap foto memiliki arti dan makna," kata dia.

Manfaatkan Konsultan Luar

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta LKBN Antara lebih efisien dan mendorong memanfaatkan jasa konsultan dari luar.


"Saya minta ke komisarisnya, yang kebetulan dari Kominfo. Saya minta tolong itu cara menghitung subsidinya diubah mendorong kepada efisiensi," ujar dia dalam acara Pameran Kilas Balik di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Jakarta, Jumat malam.


Efisiensi, kata dia, diperlukan agar biaya satuan produksi dapat turun sehingga Antara bisa mendapatkan keuntungan lebih.


Dia menekankan perusahaan harus melakukan pemberdayagunaan demi menghidupi dirinya sendiri. Efisiensi bukan untuk pemerintah karena pemerintah akan tetap memberikan subsidi yang sama untuk kantor berita yang telah berdiri sejak 80 tahun lalu itu.


Menurut dia profit dapat digunakan untuk menyejahterakan karyawan.


"Kalau itu terjadi efisiensi, efisiensinya bisa diteruskan ke karyawan, baik jurnalis berita maupun pewarta foto, itu yang ingin saya sampaikan," kata Rudiantara.


Sementara itu, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Aat Surya Syafaat menyatakan Antara telah melakukan efisiensi dengan menekan pengeluaran.


"Jadi sebetulnya sudah berjalan sama di tahun sebelumnya juga, Pak Menteri penasaran kalau perlu ada opini konsultan dari luar Antara karena lebih netral, apalagi berdasarkan ukuran mereka sudah baku," kata Aat.


Dia mengatakan akan mempertimbangkan saran Kominfo untuk memanfaatkan jasa konsultan dari luar.


"Kami akan rapat minggu depan dengan Kominfo, akan diputuskan, kalau saran konsultan kita bisa hadirkan," kata Aat.


Selama ini Antara tidak memutuskan HPP sendiri, kata Aat, melainkan mempertimbangan masukan dari Kementerian Keuangan, Kominfo dan Kementerian BUMN.


Menurut dia, selama ini tidak ada ketentuan tertulis mengenai HPP. "Tidak ada ketentuan tertulis," kata dia. (*)