Bojonegoro Gelar Festival HAM terkait Praktik Pancasila

Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Infid dan Kementerian Hukum dan HAM menggelar Festival HAM terkait praktik Pancasila di tingkat lokal, pada 30 November-2 Desember 2016.

"Infid dengan lembaga lainnya berkomitmen memajukan kota/kabupaten HAM di Indonesia, sebab tanggung jawab pemenuhan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga pemerintah daerah," kata Bupati Bojonegoro Suyoto, di Bojonegoro, Kamis.

Di Indonesia, lanjut dia, beberapa daerah telah berkomitmen untuk menjadikan sebagai kabupaten/kota HAM, antara lain, Bojonegoro, Wonosobo, Palu, Lampung Timur, juga kota lainnya.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Hukum dan HAM juga telah memberikan penghargaan kepada 132 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kabupaten/kota peduli HAM dengan kriteria yang diatur Pemermenkumham No.25 tahun 2013.

Bojonegoro, menurut dia, memiliki sejarah kemiskinan yang panjang dan sekarang memiliki potensi cadangan minyak nasional sebesar 20 persen.

"Kalau kami tidak melakukan sesuatu maka ancaman "disintegrasi", "radikalisasi", dan tidak terpenuhinya HAM adalah nyata dan dekat," katanya menegaskan.

Dalam dialog dengan berbagai nara sumber, ia mengemukakan langkah daerahnya yang berusaha mengamankan perolehan uang dana bagi hasil (DBH) migas menjadi dana abadi juga terbentur dengan ketentuan.

Di dalam hal itu, lanjut dia, tidak ada ketentuan yang mengatur, tetapi menjadikan perolehan DBH migas di daerahnya menjadi dana abadi merupakan tanggung jawab kepada anak cucu di kemudian hari.

"Bagi kami yang penting terkait HAM bahwa prinsipnya melayani," tegasnya.

Ia juga mencontohkan pengelolaan SMK, SMA yang diambil provinsi tidak menjadi masalah sepanjang provinsi yang harus bersedia datang ke daerah bukan daerah yang harus datang ke provinsi.

Dalam dialog yang digelar di hari pertama Festival HAM, tampil sebagai nara sumber, selain Suyoto, juga dari Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan isu Politik, hukum Pertahanan, Keamanan dan HAM kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani.

Selain itu juga Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, Komisioner Komnas HAM Richatul Aswidah dan Direktur Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kurniasih. (*)